JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegur kontraktor yang dinilai lambat dalam menyelesaikan proyek pembangunan di Ibu Kota.
Permintaan ini muncul setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta mencatat 216 ruas jalan macet akibat proyek pembangunan
“Pemprov Jakarta harus mengambil langkah tegas untuk menegur pihak ketiga atau yang mengerjakan proyek atau galian tersebut jika memang dalam pekerjaannya terkesan lambat atau bagaimana sehingga menimbulkan macet,” ungkap Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/8/2025).
Pemprov DKI juga diminta harus turun langsung mengecek progres pembangunan di setiap ruas jalan sudah sejauh mana.
Ali menilai lambannya penyelesaian proyek justru memperburuk kondisi lalu lintas.
“Pemprov Jakarta bisa mengecek proyek konstruksi maupun galian tersebut di seluruh wilayah jalan Jakarta, sudah sejauh mana perkembangan proyek tersebut,” kata dia.
Selain itu, ia meminta pemerintah membuat penjadwalan pembangunan agar tidak ada beberapa proyek galian berjalan bersamaan di satu lokasi.
Menurut Ali, jika dua hingga tiga proyek dilakukan dalam satu jalan, kemacetan pasti tidak bisa dihindari.
“Jika ada tiga proyek atau galian dalam satu jalan maka untuk sementara dua proyek atau galian yang lain harus distop sementara sampai yang satu proyek selesai demi mengurangi dampak macet,” kata dia.
216 Jalan Macet karena Proyek Konstruksi
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta mencatat ada 216 ruas jalan dengan panjang total 264,58 kilometer yang terkena dampak proyek pembangunan di Ibu Kota.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kondisi itu menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang kerap terjadi belakangan ini.
“Berdasarkan hasil inventarisasi Dishub, ada 216 ruas jalan dengan total 264,58 km yang terokupansi akibat pekerjaan konstruksi. Hal ini berdampak terhadap adanya kepadatan lalu lintas di ruas jalan,” kata Syafrin dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Menurut Syafrin, proyek-proyek yang tengah berlangsung meliputi pembangunan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Tol Harbour Road 2, Jakarta Sewerage Development Project (air limbah), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan utilitas terpadu (SJUT), hingga pembangunan saluran crossing.
Untuk meminimalisasi dampak kemacetan, Dishub DKI bersama kepolisian menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas.
Mulai dari pengalihan arus, penerapan contra flow, penutupan persimpangan, pembongkaran jalur cepat-lambat, hingga penempatan petugas lapangan dan flagman dari pihak kontraktor.
Syafrin optimistis, meski sekarang warga harus menghadapi kemacetan, hasil proyek tersebut akan memberikan manfaat besar di masa depan.
“Untuk proyek perkeretaapian dan jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi transportasi berkelanjutan dan mobilitas warga. Sementara pembangunan jaringan perpipaan akan meningkatkan sistem pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Syafrin.
https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/22/11340681/216-jalan-jakarta-macet-pemprov-diminta-tegur-kontraktor-galian-yang