Demo 4 September di DPR, Aliansi BEM SI Tabur Bunga dan Nyalakan Lilin untuk Korban Tewas Dalam Aksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi Aliansi BEM SI menggelar pertunjukkan teatrikal menabur bunga di atas puluhan lilin yang menyala di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Aksi tersebut sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya beberapa orang dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, setiap perwakilan BEM dari sejumlah universitas terlihat memegang sekantong berisi kelopak bunga yang siap tabur.

Mereka berjalan perlahan ke area tabur bunga, di mana puluhan lilin putih sudah berdiri berjejer dan mengelilingi dua spanduk bertuliskan “Bersihkan Hama Negara” dan “Reformasi Polri”.

Di sisi lain, terlihat karangan bunga besar nuansa hitam dan biru yang dipersiapkan BEM SI untuk para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Turut berduka cita atas meninggalnya DPR, dari BEM SI,” bunyi tulisan di karangan bunga tersebut.

Para perwakilan BEM berdiri tepat di depan karangan bunga, menyebut satu persatu nama yang meninggal selama sepekan terakhir saat demonstrasi banyak berlangsung.

Iringan nyanyian “Indonesia Pusaka” karya Ismail Marzuki oleh massa aksi menggema di depan gerbang DPR RI, seolah mewakili rasa duka cita di tengah situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja.

Kelopak bunga dilempar perlahan, mengubur kalimat spanduk di dekat lilin dan seolah mewakili harapan mahasiswa agar tuntutannya bisa segera dipenuhi.

Tepat di belakang, spanduk-spanduk protes lainnya juga terlihat dipasang di pagar DPR bertuliskan “Selamatkan Indonesia” dan “Bebaskan kawan kami!”.

Berikut identitas para korban yang meninggal selama rentetan aksi beberapa waktu lalu:

1. Affan Kurniawan di Jakarta

2. Sari Nawati di Makassar

3. Sauful Akbar di Makassar

4. M. Akbar Basri di Makassar

5. Rusma Diansyah di Makassar

6. Sumari di Solo

7. Reza Sandy Pratama di Yogyakarta

8. Andika Lutfi Falah di Jakarta

9. Iko Juliarto Junior di Semarang

Aksi yang hari ini digelar Aliansi BEM SI bertajuk “#SelamatkanIndonesia”.

Aksi damai ini berfokus menyuarakan kembali “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sudah disampaikan pada pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR kemarin, Rabu (3/9/2025).

Tuntutan ini merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.

Untuk Presiden Prabowo

- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.

- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk Polri

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk DPR

- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut.

- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.