Ragu DPR Sanggup Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat, Warga: Responsnya Iya-iya Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah memutuskan untuk menyanggupi empat dari 17 tuntutan atau 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan warga dengan tenggat waktu kemarin, Jumat (5/9/2025).

Salah satu yang paling disoroti adalah pembatalan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI.

Meskipun menyambut antusias keputusan ini, warga belum puas dan ragu DPR bisa memenuhi poin lainnya.

Menurut Risa (23), seorang warga Bekasi, DPR terkesan hanya mencari aman lewat surat keputusan itu.

“Rasanya kayak didengerin tapi responsnya cuma iya-iya saja. Masih sangat amat terkesannya tuh pemerintah mikir keras, gimana caranya menghadapi rakyat tanpa merugikan diri sendiri,” jelas dia kepada Kompas.com, Sabtu.

Senada, Zahra (24) pun menyoroti adanya tunjangan lainnya yang terkesan tidak penting yang seharusnya juga dihilangkan. Seperti tunjangan kehormatan dan komunikasi.

Menurut dia, tunjangan kehormatan harus menyesuaikan dengan kinerja setiap anggota, tidak berpatokan pada angka tertentu.

“Jujur habis aku baca-baca, beberapa tunjangan lain tuh masih tetap meragukan. Kayak tunjangan kehormatan, yang tujuannya biar kinerja mereka baik tapi justru problematik kan. Kalau begitu harusnya jumlahnya harus naik turun sesuai kinerja,” tutur dia dihubungi terpisah, Sabtu.

Soal tunjangan komunikasi, khususnya komunikasi intensif dengan masyarakat, Zahra mempertanyakan tujuan tunjangan itu karena menilai bahwa komunikasi dengan masyarakat adalah salah satu tugas utama anggota DPR, sehingga sudah termasuk ke dalam gaji pokoknya.

“Itu kan memang sudah kerjaannya mereka, harusnya sudah ditanggung gaji pokoknya, kenapa ada bayaran khusus lagi?” ujar Zahra.

Di samping itu, keraguan juga muncul perihal transparansi sumber uang lain yang tidak dipublikasikan kepada publik.

Menurut Zuhdi (30), seorang warga Johar Baru, gaji anggota DPR saat ini masih terbilang tinggi dengan segala bonus lainnya.

“Kita kan enggak tahu ya, apa mereka dapat bonus lain atau enggak, kan enggak di-spill, jadi masih kurang transparan. Apalagi waktu itu kan ada anggota DPR yang artis bilang dia sebulan bisa dapet Rp 400 juta,” kata Zuhdi.

Ia tetap mengapresiasi langkah DPR yang mau merespons tuntutan rakyat. Ia berharap DPR tetap mempertahankan hal tersebut ke depannya.

“Apresiasi ya, tapi jangan cuma sekali lah dengerinnya, besok-besok juga harus dan mau dengerin,” kata dia.

Sebagai perwakilan rakyat, menurut dia, sudah seharusnya DPR mau mendengar dan menampung aspirasi masyarakat.

Hal-hal yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat pun menyangkut nasib masyarakat secara umum, sehingga penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh DPR.

“Kita itu nuntut karena ini menyangkut hidup orang banyak terkait kebijakan yang berlaku. Jadi tolong buatlah kebijakan yang bisa buat rakyat tu harmonis dan sejahtera, jangan sampe terjadi konflik kepentingan,” tutur dia.

Ia pun mendukung penuh jajaran masyarakat yang terus bersemangat menyuarakan aspirasi rakyat dengan berbagai cara.

Menurut dia, tuntutan dan desakan ini harus terus disuarakan, dengan catatan unjuk rasa harus dilakukan tanpa mengorbankan nyawa maupun fasilitas umum.