Ahok Soal Tunjangan DPR Naik: Semua Anggaran Dibuka, Biar Tahu Dipakai ke Mana Aja

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menanggapi wacana kenaikan tunjangan anggota DPR yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Ahok meminta semua anggaran anggota DPR dibuka agar publik mengetahui.

"Kalau saya anggota dewan, mau gaji Rp 1 miliar sebulan saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," kata Ahok usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Anggota DPR Dulu Terima Gaji Rp 58 Juta Per Bulan, Kini Rp 69 Juta, Berterima Kasih ke Menkeu

Menurut Ahok, setiap orang berhak mendapat bayaran tinggi, asalkan bekerja secara profesional.

Dengan gaji yang sudah tinggi, seharusnya anggota dewan bisa menjalankan fungsi utamanya, sebagai pengawas penggunaan anggaran pajak rakyat.

“Nah sekarang kan lu gak mau buka. Kamu kalau digaji mahal gak apa-apa, tapi lu buka kasih tau saya. Sekarang kamu tau gak pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya gak lakukan tugasnya dong,” ujarnya.

Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahok juga tak segan melontarkan kritik terhadap partainya sendiri.

Ia menilai anggota parlemen, termasuk dari PDIP, perlu lebih aktif bersuara dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai Ketua, kita autokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, parle itu ngomong. Kenapa anda semua diem tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong anggota dewan,” tegasnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Ungkap Gaji 15 Tahun Tak Naik, Singgung Kondisi Ekonomi

Lebih jauh, Ahok menyebut transparansi adalah kunci utama agar wacana kenaikan gaji DPR tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Ia bahkan menilai wajar jika menteri atau pejabat tinggi negara digaji besar, asalkan tidak lagi menikmati berbagai tunjangan yang membebani APBN.

“Kalau menteri mau digaji Rp 16 miliar setahun juga boleh, tapi jangan ada tunjangan rumah. Kadang-kadang justru tunjangan rumah itu lebih besar dari gajinya. Itu yang harus dibongkar dan dibuka ke publik,” kata Ahok.

Penjelasan DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan, para anggota DPR biasa menerima gaji dan tunjangan dengan total mencapai Rp 58 juta per bulannya di masa lalu.

Kini, kata dia, para wakil rakyat itu bisa mendapatkan Rp 69 juta atau Rp 70 juta.

“Kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp 58 (juta), mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp 69 sampai 70 (jutaan)," ujar Adies, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Baca juga: Gaji Wakil Rakyat Disorot, Sekjen DPR Bicara Efisiensi Anggaran