Harga Beras Masih Tinggi di 214 Daerah, Ini Ragam Penjelasan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski pemerintah berulang kali memastikan pasokan beras nasional dalam kondisi aman, fakta di lapangan menunjukkan harga beras di 214 kabupaten/kota masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana langkah intervensi yang dilakukan pemerintah mampu menurunkan harga hingga benar-benar dirasakan masyarakat?

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut pemerintah mengandalkan penyaluran beras Bulog sebagai langkah utama.

Bulog menghadirkan beras medium seharga Rp 12.500 per kilogram (kg), lebih murah dibanding HET beras medium di Zona I, yakni Rp 13.500 per kilogram.

“Kalau HET untuk beras medium di Zona I itu Rp 13.500 per kilogram, maka Bulog hadir dengan beras seharga Rp 12.500 per kilogram. Dengan begitu, masyarakat punya akses ke beras lebih murah dan ini diharapkan memberi dampak nyata dalam menekan harga di pasaran,” ujar Arief di Jakarta, ditulis pada Rabu (3/9/2025).

Selain intervensi harga, Bulog dipastikan mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan atau bansos beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini realisasinya hampir 99 persen.

“Ini bantuan yang langsung menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus menjaga daya beli mereka di tengah dinamika harga,” paparnya.

Namun, pertanyaan kembali muncul: sejauh mana intervensi itu menekan harga di daerah-daerah yang harga berasnya membandel tinggi?

Sebab, di sisi lain pemerintah juga mengakui harga gabah petani kini berada di kisaran Rp 6.500 sampai Rp 7.000 per kilogram, sehingga wajar jika harga beras medium ikut menyesuaikan.

Di titik ini, pemerintah dituntut menyeimbangkan dua kepentingan, yakni menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan petani tetap untung.

Mentan sebut stok beras melimpah

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bahkan menyebut produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 31,04 juta ton hingga Oktober dan berpotensi menembus 34 juta ton sepanjang 2025.

“Yang terpenting, tahun ini Indonesia tidak melakukan impor beras dan justru memiliki stok berlimpah. Ini patut kita syukuri sebagai buah dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo,” ucap Amran.

Hanya saja, surplus produksi dan ketersediaan stok belum otomatis menjamin harga stabil di semua daerah.

Mendagri sebut jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengakui masih ada pekerjaan rumah besar. Memang, jumlah daerah yang mengalami penurunan harga naik dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota, namun 214 daerah lain masih menghadapi harga tinggi.

“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Tito.

“Meski begitu, masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” lanjutnya.