Dirut ADHI: Merger BUMN Karya Masih Tunggu Keputusan Danantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Entus Asnawi mengatakan proses merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya masih menunggu keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Diketahui, pemerintah berencana melakukan konsolidasi alias merger 7 BUMN Karya yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Entus menuturkan, saat ini Adhi bersama BUMN karya lainnya masih melakukan persiapan merger. Meski begitu, keputusan kelanjutan merger, termasuk skemanya, masih menunggu keputusan Danantara sebagai pemegang saham BUMN saat ini.

"Kami sedang melakukan persiapan-persiapan berbagai hal termasuk proyeksi-proyeksi ke depan untuk masing-masing entitas. Memang kami sedang menunggu keputusan dari Danantara bagaimana nantinya," ujarnya dalam Public Expose Live, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, integrasi ketujuh BUMN ini memerlukan kesiapan yang matang mengingat sebagian merupakan perusahaan terbuka (Tbk) atau tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan demikian, proses integrasi alias merger BUMN Karya akan sangat kompleks karena akan melibatkan banyak pihak.

"Kami masih berproses terus, mungkin untuk yang Tbk-Tbk ini karena ada banyak kaitan dengan para pihak di luar, kemudian juga mungkin prosesnya akan lebih sedikit panjang dibandingkan dengan yang non-Tbk," jelas dia.

Di sisi lain, sektor konstruksi saat ini sedang menghadapi tekanan berat, seiring pula kinerja sejumlah BUMN Karya yang tertekan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong pemulihan.

"Kebetulan juga ada situasi-situasi berat di antara kami, yang ini juga harus mendapatkan dukungan-dukungan dalam bentuk kebijakan dan keputusan Danantara," ucapnya.

Entus pun berharap merger yang akan dilakukan ini bisa mendukung perbaikan nyata pada BUMN Karya, terutama dari sisi keuangan, daya saing, hingga pengelolaan kompetensi di masing-masing entitas.

"Integrasi bukan pilihan buat kami, tapi ini adalah kepastian untuk bagaimana kita bisa memperbaiki ke depan, misalnya dari sisi keuangan, kemudian dari sisi persaingan, dari sisi pengelolaan kompetensi-kompetensi yang kami miliki, khususnya yang ada di Adhi Karya," jelas Entus.

Sebagai informasi, saat BUMN Karya berada di bawah langsung Kementerian BUMN, pemerintah mulanya berencana melakukan konsolidasi atau merger menjadi 3 perusahaan yang mencakup 3 klaster.

Terdiri dari Hutama Karya dan Waskita fokus pada proyek jalan tol, non tol, bangunan institusional, dan komersial perumahan.

Lalu Wijaya Karya dan PP fokus pada proyek pelabuhan, bandara, hunian atau perumahan, serta engineering procurement construction (EPC).

Serta Adhi Karya, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya fokus pada proyek pembangunan infrastruktur air, rel, dan lainnya.

Namun, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa pemerintah membuka peluang untuk melakukan konsolidasi BUMN Karya menjadi 1 perusahaan

"Kalau saya melihat dari 7 ke 3 sampai hari ini masih bisa kalkulasinya baik, tapi kalau nanti kita lihat dua sampai tiga bulan ini seperti apa, ya bukan tidak mungkin efisiensi merger karya dari 3 bisa saja ke 2, bahkan menjadi 1. Tapi ini masih perlu kajian," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025) lalu.