JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah beras impor yang disimpan di gudang Perum Bulog dilaporkan berkutu.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto saat rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2024).
Titiek mengaku menemukan sisa beras impor tahun lalu yang sudah berkutu dan tidak layak konsumsi di Gudang Bulog Yogyakarta.
Titiek lantas meminta penjelasan kepada pemerintah terkait nasib beras tersebut.
Baca juga: Beras Impor di Gudang Bulog Berkutu, Dipastikan Tak Dibuat untuk SPHP atau Bansos
Adapun pada tahun lalu, pemerintah memutuskan mengimpor beras sekitar 3,6 juta ton untuk memperkuat cadangan pangan.
Mengetahui itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan akan mengecek stok beras berkutu di Gudang Bulog tersebut.
"Ini kami lagi cek. Saya kan kebetulan juga Dewan Pengawas di Bulog, saya lagi cek ke sana, kami cek kualitasnya seperti apa," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Sudaryono memprediksi, jumlah beras berkutu di Gudang Bulog tidak akan mencapai ratusan ribu ton.
"Semoga sih enggak terlalu banyak, ya. Karena kan Bulog ini kan barangnya harus simulasi, kan, barang masuk terus ada yang keluar. Sehingga pada saat panen raya sekarang kita banyak beli, nanti pada saat enggak lagi banyak panen, berasnya lagi mau naik, kita keluarkan berasnya," kata Sudaryono.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait temuan tersebut.
“Ada sedikit, sudah saya cek barusan dengan (Direktur Utama) Bulog dan Mentan, ada kecil, sedikit. Mungkin tempat yang pojok atau udaranya lembap,” kata Zulhas saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
Zulhas mengklaim, beras impor yang berkutu hanya beberapa karung.
Baca juga: Produksi Beras Kuartal I/2025 Berpotensi Tertinggi dalam 7 Tahun Terakhir
Dalam rapat bersama Komisi IV, Selasa, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, beras impor berkutu itu sekitar 300.000 ton.
“Bulog melaporkan memang ada 100.000 hingga 300.000 ton (beras berkutu),” tutur Amran.
Amran memastikan, beras berkutu tersebut tidak dikeluarkan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan bantuan sosial beras.
“Tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP atau bantuan pangan,” kata Mentan.
Hal yang sama juga diungkapkan Wamentan Sudaryono.
Pemerintah bakal mengalihkan beras berkutu untuk kebutuhan lain, termasuk opsi untuk pakan ternak.
“Harus ada cara lain apakah untuk pakan ternak atau apa. (Total beras yang berkutu) hitungan kami enggak banyak. Ton-ton yang sampai ratusan ribu enggak sampai, lah. Kami lagi cek," kata Sudaryono.
Baca juga: Perum Bulog: 3,034 Juta Ton Beras Impor Sudah Masuk Per November 2024
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini