Evaluasi Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang untuk Kelancaran Mudik Lebaran 2025
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025, termasuk kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan kelancaran perjalanan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga keamanan dan kelancaran mudik. Namun, ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap distribusi barang dan stabilitas ekonomi.
Menurut Bambang, pembatasan operasional angkutan barang dalam jangka waktu yang cukup panjang berpotensi menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, yang dapat berdampak pada kenaikan harga dan hambatan distribusi pasca-Lebaran.
Baca juga: Operasional Angkutan Barang Diatur Saat Libur Isra Miraj dan Imlek, Simak Rinciannya
Ia menekankan bahwa setelah libur panjang, industri akan bergerak secara simultan untuk mendistribusikan produk yang tertumpuk, sehingga membutuhkan akses transportasi yang lancar.
“Jika pembatasan berakhir, maka seluruh industri akan bergerak serentak dalam menyalurkan logistik, yang bisa menimbulkan kemacetan dan keterbatasan transportasi logistik,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan arus mudik.
Baca juga: 4 Hari Kerja, Pengusaha Sebut Bisa Kurangi Kemacetan dan Tekanan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memperpanjang masa libur sekolah dari 21 Maret hingga 8 April 2025, sehingga waktu perjalanan pemudik lebih merata dan tidak menumpuk pada periode tertentu.
Kementerian Perhubungan mendorong kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja satu bulan sebelum Lebaran untuk mengurangi lonjakan perjalanan pada hari-hari menjelang hari raya.
Pemerintah juga telah menginstruksikan agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dilakukan lebih awal, paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Langkah ini diharapkan dapat mendistribusikan arus mudik secara lebih merata.
