Dino Patti Djalal Sentil Efisiensi Anggaran Kemenlu, Sebut Diplomasi Bisa Lumpuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengusulkan pemerintah untuk melonggarkan pemotongan atau efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar memperlancar diplomasi.

Hal itu dia ungkapkan dalam The Yudhoyono Institute Panel Discussion yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

"Mohon maaf sekali Pak Wakil Menteri normalkan anggaran Kemenlu, saya paham sekali, anggaran yang harus ditekan ya tapi kalau memang anggaran perjalanan dinas keluar negeri untuk departemen itu semuanya dipangkas paling enggak itu bisa dikompromikan dengan anggaran Kemenlu yang tetap dijaga atau enggak bahkan ditingkatkan," ujarnya.

"Kenapa? Karena kita mempunyai Presiden yang sangat aktif sekali ke Qatar, ke Emirat, ke India, ke Mesir, ke mana-mana dan semuanya memerlukan follow up atau enggak semuanya memerlukan persiapan teknis, persiapan diplomatis, politis," sambungnya.

Baca juga: Wamenlu Jelaskan Alasan Dubes RI untuk AS Kosong Hampir 2 Tahun ini

Kompas.com/Aditya Mahendra Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal

Asal tahu saja, anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terpangkas sebesar Rp 2 triliun dari pagu anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp 9,8 triliun.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat (AS) bisa segera diisi. Hal itu mengingat adanya kebijakan perang dagang antara AS-China.

Baca juga: Chatib Basri: Tak Perlu Panik, Situasi Ekonomi Indonesia Kini Tak Sama dengan Krisis 1998

Teranyar, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025. Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.

Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi seperti Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

"Jangan lupa posisi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat mengingat apa yang terjadi sekarang, itu harus segera diisi. Kenapa? Sekarang yang menjadi acting dumbest di sana sangat kompeten, kita semua tahu yang di lapangan bahwa satu kedutaan yang tidak ada duta besarnya, apalagi selama dua tahun, itu tidak akan optimal," pungkasnya.

Baca juga: AHY Buka-bukaan Dampak Perang Tarif Trump ke Ekonomi Global, Tingkatkan Ancaman Resesi