Skema Pendanaan Kopdes Merah Putih Masih Digodok: Reformulasi Dana Desa, Himbara hingga CSR

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Herbert Siagian mengatakan, skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih masih digodok.

Hal yang pasti, Herbert mengatakan bahwa pendanaan ada yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ini juga tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Kopdes Merah Putih yang menyebut pendanaan pembentukan 80.000 Kopdes diambil dari APBN, APBD, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

“Nanti mungkin ada reformulasi dari dana desa, itu salah satunya. Jadi dana desa yang direformulasi,” ujar Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Baca juga: Kopdes Merah Putih Diusulkan Punya Induk, Ini Fungsinya

Selama ini, kata Herbert, satu desa dianggarkan dana desa Rp 1 miliar. Sementara, Indonesia memiliki sekitar 70.000 hingga 75.000 desa.

“Karena kalau hanya Rp 70 triliun per tahun, kayaknya itu kok kurang,” kata Herbert.

Kemudian, pendanaan juga bisa diambil dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Himbara nanti akan didorong, melalui skema-skema pembiayaan dan perkreditan, itu juga menjadi salah satu sumber. Sedang dikaji juga nanti CSR ya, itu juga bisa mendanai,” kata Herbert.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah setidaknya membutuhkan dana Rp 400 triliun untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

Perhitungan itu berdasarkan perkiraan bahwa pembangunan satu unit koperasi membutuhkan Rp 5 miliar.

"Ya kalau misalnya 80.000 kali Rp 5 miliar, itu Rp 400 triliun (dana yang dibutuhkan)," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Terkait pemenuhan kebutuhan dana yang besar itu, Budi Arie menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Balik Modal 5 Kali Lipat, Wamenkop: Jadi Rp 2.000 Triliun