Soal Premanisme, Asosiasi Pengusaha: Jelas Ini Sangat Mengganggu
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah terkait premanisme yang mencuat belakangan ini.
Shinta mengatakan bahwa premanisme sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
“Ini kan dari faktor keamanan ya. Jadi kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (mengambil) tindakan-tindakan, bagaimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu,” kata Shinta usai acara Apindo dengan Federation of Korean Industries (FKI) di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Baca juga: Di Depan Ratusan Investor, Gubernur Luthfi Pamer Industri Jateng Bebas Premanisme
Lebih lanjut, Shinta menyebutkan bahwa aksi premanisme sudah lama terjadi. Hanya, kembali mencuat belakangan ini.
“Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka, dan mungkin sekarang juga jadi banyak yang berani untuk bicara,” ujar Shinta.
Namun, Shinta mengaku pihaknya belum bisa mengkalkulasi kerugian investasi akibat aksi premanisme.
“Jadi kita kalau ditanya berapa banyak kan, ya pasti ada beragam masalah yang dihadapi. Jadi enggak mungkin kami bisa kalkulasi persis jumlahnya berapa,” kata Shinta.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa pemerintah harus melindungi semua investor dari aksi premanisme yang menghambat.
Salah satu yang sempat mengalami aksi premanisme adalah proses pembangunan pabrik mobil listrik PT Build Your Dream (BYD) asal China di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
“Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun Instagramnya, Senin (21/4/2025).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pembangunan pabrik BYD bukan terkait aksi premanisme, melainkan seputar pembebasan lahan.
Baca juga: Premanisme Buat Investasi Ratusan Triliun Rupiah Batal
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
