Bocoran OJK soal SNLIK 2025: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membocorkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan syariah pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025  mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun indeks literasi dan inklusi keuangan syariah pada SNLIK 2024 masing-masing sebesar 39,11 persen dan 12,88 persen.

Namun, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi tidak mengungkapkan lebih lanjut berapa besaran indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dalam SNLIK 2025.

Baca juga: Bagi Dividen Rp 34,5 per Saham, BTPN Syariah Tambah Pengawas Syariah

"Kapan mengumumkannya (SNLIK 2025)? Menunggu nih, sebenarnya angkanya sudah siap dan sebenarnya angkanya meningkat untuk syariah, baik literasi maupun inklusinya. Jadi apa yang semua diikhtiarkan, alhamdulillah meningkat," ujarnya di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Sebagai informasi, hasil dari SNLIK 2025 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2024.

Meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan syariah akan meningkat, namun masih terdapat gap yang cukup besar dengan indeks literasi dan inklusi keuangan secara umum atau konvensional.

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Berarti untuk indeks literasi keuangan terdapat gap sebesar 26,32 persen, sedangkan untuk indeks inklusi keuangannya mencapai 62,14 persen. "Pada 2024, masih terdapat gap antara indeks literasi keuangan secara umum dengan yang syariah," kata dia.

Oleh karenanya, untuk terus meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia dan memperkecil gap ini, OJK melakukan berbagai program kegiatan.

Salah satunya adalah program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, hingga asosiasi.

Selain itu, OJK bersama dengan Pemerintah Daerah juga menyusun dan mengimplementasikan program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"(Dengan program Gencarkan), salah satunya adalah kita meng-create 2 juta duta dan agen literasi inklusi keuangan dan secara khusus ini untuk syariah," tuturnya.

Baca juga: OJK: Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Perkotaan Lebih Tinggi daripada di Perdesaan