DPR Soroti Elektrifikasi di Wilayah 3T, Sebut Indikator Pemerataan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) dalam memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui percepatan elektrifikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Papua.

Menurut Alfons, program percepatan elektrifikasi menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa akses listrik bukan hanya persoalan teknis, melainkan salah satu indikator penting pemerataan pembangunan.

"Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan untuk wilayah 3T, khususnya Papua. Ini bukti bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan energi secara merata," ujar Alfons dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

Baca juga: Lewat Program Lisdes, PLN dan Kementerian ESDM Percepat Pemerataan Akses Listrik di Papua

PIXABAY/MICHAEL SCHWARZENBERGER Ilustrasi listrik.

Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga kuartal I 2025, masih terdapat sekitar 10.068 desa yang belum teraliri listrik, dan 1,28 juta rumah tangga belum memiliki akses listrik, atau setara 1,49 persen dari total rumah tangga nasional.

Mayoritas lokasi berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Untuk menuntaskan persoalan ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp 50,01 triliun yang mencakup pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, serta program listrik desa PLN dan bantuan pasang baru listrik.

Pemerintah telah menyiapkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan rasio elektrifikasi mendekati 100 persen dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Berencana Arahkan Kopdes Merah Putih Produksi Listrik dari Solar Panel, Pemerintah Butuh Rp 1.630 Triliun

RUPTL juga mengatur penambahan kapasitas pembangkit sebesar sekitar 69.500 MW, dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 61 persen atau setara 42.569 MW.