DPR Khawatir Pembatasan Konsumsi Gula Garam dan Lemak Gerus Daya Beli dan Lemahkan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono khawatir dampak kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, dapat menggerus daya beli masyarakat dan melemahkan UMKM sektor makanan minuman.

Padahal UMKM jadi penyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara industri makanan dan minuman yang banyak digerakkan oleh UMKM, tumbuh 5,82 persen pada kuartal III 2024.

Baca juga: Target Swasembada Gula Nasional, SGN: Petani Harus Dapat Harga Jual yang Adil

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

"Karena daya belinya masyarakat sudah menurun, dan ini sangat berdampak terhadap ekonomi kita," kata Bambang kepada wartawan, dikutip dari Tribunnews, Rabu (6/8/2025).

Bambang juga mengingatkan potensi kerugian dari sisi penerimaan negara jika sektor UMKM makanan dan minuman terganggu.

Ia pun mendesak pemerintah mengevaluasi menyeluruh regulasi ini untuk tujuan menjaga keberlangsungan UMKM dan stabilitas ekonomi nasional.

Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra ini juga menyarankan pendekatan edukatif ketimbang represif.

Baca juga: Kurangi Konsumsi Gula, YLKI Dukung Pemerintah Pungut Cukai Minuman Berpemanis

Menurutnya, peran Puskesmas dalam menyadarkan masyarakat tentang pola konsumsi sehat jauh lebih efektif ketimbang membatasi penjualan.

"Bukan penjualannya yang harus dilarang. Biarkan masyarakat tetap bisa mengonsumsi, tapi atur jumlah konsumsinya sesuai anjuran dari Puskesmas. Jadi bukan industrinya atau UMKM yang dikorbankan, tapi masyarakat yang perlu disadarkan," kata Bambang.