Basuki Hadimuljono Ungkap Penugasan Prabowo Soal Pembangunan IKN Sampai 3 Tahun Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN.

Basuki menyatakan bahwa dalam waktu tiga tahun, ia harus bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif.

Dengan demikian, IKN dapat menjadi ibu kota negara pada 2028.

"Ya mohon doanya, saya ditugasi oleh Bapak Presiden, dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun, harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, MA semua. Sehingga 2028 kita akan menjadi ibu kota negara," ujar Basuki, dilansir dari YouTube IKN Indonesia, Senin (18/8/2025).

Baca juga: Terungkap Skenario PNS Pindah ke IKN, Kenapa Molor Terus?

Sementara itu, infrastruktur eksekutif saat ini sudah dibangun meski belum selesai secara keseluruhan, yaitu meliputi istana kepresidenan, istana wakil presiden, dan kantor-kantor kementerian.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung soal alokasi anggaran untuk IKN dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 pada Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa belanja negara 2026 dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun.

Lalu, pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun.

Defisit APBN 2025 dirancang pada kisaran Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang ditopang oleh pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Kemudian, Presiden menyampaikan bahwa pada 2026 ada delapan agenda yang diprioritaskan.

Pertama, ketahanan pangan dengan rincian alokasi anggaran Rp 164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp 53,3 triliun untuk subsidi pupuk (9,62 ton), dan dukungan untuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 22,7 triliun.

Kedua, ketahanan energi dengan alokasi anggaran Rp 402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, dalam ketahanan energi juga ada program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan listrik desa.

Ketiga, makan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi anggaran Rp 335 triliun pada 2026.

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan menjangkau 82,9 juta penerima (siswa, ibu hamil, balita) dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).