Anggaran MBG Per Hari Capai Rp 1,2 Triliun, BGN Targetkan 89 Juta Penerima di 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sedikitnya anggaran Rp 1,2 triliun digelontorkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Angka itu kurang lebih Rp 25 triliun per bulan.

Kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang rentan terhadap masalah gizi, yaitu Ibu hamil, yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mencegah bayi lahir stunting atau mengalami gangguan tumbuh kembang.

Ibu menyusui, karena kualitas ASI sangat dipengaruhi oleh nutrisi ibu. Dan Anak-anak dan remaja perempuan, terutama usia sekolah, yang rawan mengalami kekurangan gizi dan anemia.

Baca juga: Peringatan HUT RI, BGN Janji Tingkatkan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan dana MBG yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 335 triliun, dimana porsi terbesar atau 75 persen dari anggaran difokuskan pada intervensi makan bergizi.

“Dan untuk dana Rp 335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan berizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari, atau sekitar kurang lebih Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).

Ia menyebut, pemerintah sudah menghitung kebutuhan anggaran MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat. Pada 2025 target penerima manfaat adalah 82,9 juta orang.

Jika target itu berhasil tercapai sampai akhir tahun ini, maka mulai Januari 2026 jumlah penerima manfaat dipatok dari angka tersebut, bahkan ditambah hingga 89 juta orang.

Baca juga: Anggaran MBG 2026 Jadi Rp 335 Triliun, Hampir Separuh Dana Pendidikan

Hitungannya, setiap penerima manfaat akan mendapatkan makanan bergizi 20–21 hari dalam sebulan, sesuai dengan jumlah hari efektif belajar/sekolah atau hari layanan. Lalu, program berjalan selama 12 bulan penuh dalam setahun.

Artinya, beban anggaran tidak dihitung harian secara terpisah, melainkan dengan mengalikan jumlah penerima manfaat, jumlah hari layanan per bulan, dan jumlah bulan dalam setahun.

Dari skema inilah keluar angka kebutuhan dana sekitar Rp 1,2 triliun per hari, atau setara Rp 25 triliun per bulan, yang bila dikalikan setahun mencapai Rp 335 triliun.

“Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta. Jadi kalau akhir tahun itu 82,9 juta tercapai, maka tahun depan kami akan mulai dari awal Januari dengan melayani 82,9 juta, 20-21 hari per bulan. Kemudian 12 bulan selama setahun. Jadi hitungannya demikian,” paparnya.