Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Capai Rp 164,4 Triliun, Papua Disubsidi Penuh

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan 2026 sebesar Rp 164,4 triliun.

Dana besar ini tidak hanya diarahkan untuk produksi dan distribusi pangan, tetapi juga memberi subsidi penuh bagi Papua, Papua Pegunungan, serta wilayah lain yang tidak memiliki siklus panen stabil.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan kondisi panen tiap daerah berbeda.

Ada yang sedang panen raya, ada pula yang tidak bisa panen konsisten, seperti Papua dan Papua Pegunungan.

“Pada saat ada satu daerah panen, daerah lainnya ada yang belum panen, seperti Papua itu memang perlu subsidi penuh, juga Papua Pegunungan, dan lain-lain,” ujar Arief saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Menurut Arief, intervensi pasar seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus konsisten agar harga beras tetap terjangkau.

“Untuk SPHP di sana harus konsisten. Jadi saya rasa ini keberpihakan yang luar biasa kepada pangan. Total Rp 164,4 triliun,” paparnya.

Mekanisme anggaran 2026 sudah disiapkan sehingga tidak perlu menunggu pengajuan baru.

“Tahun 2026 itu sudah ada breakdown anggaran untuk ketahanan pangan. Jadi tahun depan itu kita tidak mengajukan-mengajukan lagi, tapi sudah masuk anggarannya dan kita bisa langsung mengeksekusi kapanpun kita perlukan, karena tidak semua daerah itu panen,” kata Arief.

Rincian anggaran sebelumnya dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers RAPBN 2026, 15 Agustus 2025.

Dari total Rp 164,4 triliun, sebanyak Rp 6,4 triliun dialokasikan untuk program konsumsi.

Anggaran itu mencakup bantuan kerawanan pangan bagi 64.800 orang, gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, serta intervensi SPHP senilai Rp 5,8 triliun.

Baca juga: Dukung Kesuksesan Program Jaksa Mandiri Pangan, Kinerja Mentan Diapresiasi Jaksa Agung

Arief mencatat SPHP beras masih menjadi instrumen utama pemerintah menahan gejolak harga pangan. Pelaksanaannya dilakukan selektif mengikuti siklus panen raya.

Hingga 22 Agustus 2025, realisasi SPHP beras periode Juli–Desember mencapai 58,4 ribu ton.

Jika digabungkan dengan penyaluran sebelumnya, total SPHP 2025 menyentuh 239,6 ribu ton atau 15,97 persen dari target 1,5 juta ton.

Capaian ini tertinggal jauh dari target, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu melampaui sasaran.

Pada 2023 misalnya, realisasi SPHP mencapai 1,196 juta ton atau 110,3 persen dari target. Tahun 2024 kembali menembus 1,401 juta ton atau 100,12 persen dari target.