Kemenko PM Gandeng OMS Rancang Aturan Baru Perlindungan Pekerja Migran

KOMPAS.com Ilustrasi TKI

Namun di balik kontribusi besar tersebut, kata dia, para PMI masih menghadapi tantangan serius, mulai dari praktik agensi perekrutan nakal, biaya penempatan yang mencekik, hingga akses jaminan sosial yang belum optimal di negara penempatan.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah menghadirkan aturan baru yang lebih tegas, adil, dan berpihak agar perlindungan PMI dapat dirasakan secara nyata.

"Kita semua sering dengar masalah di lapangan. Ada biaya penempatan yang mahal, calo atau agensi nakal, hingga perlindungan jaminan sosial seperti BPJS yang sulit diakses di negara penempatan. Ini yang mau kita bereskan," kata Leon.

Baca juga: Kemenko PM dan Kemenlu Sinergi Susun Tata Kelola Pekerja Migran RI

Fokus utama dalam Perpres baru ini mencakup beberapa terobosan, antara lain penyusunan standar baru bagi agensi perekrutan (P3MI) disertai sanksi tegas, skema pembiayaan yang lebih ringan bagi Calon PMI (CPMI), serta integrasi pelatihan keterampilan dan bahasa yang sesuai standar pasar internasional.

Selain itu pemerintah juga akan mendorong program kewirausahaan dan akses pekerjaan bagi purna-PMI agar mereka dapat berdaya di negeri sendiri.