Fleksibilitas Kerja WFH, Apindo Soroti Dampak pada Dunia Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

Hal ini dilakukan untuk menghemat energi sebagai respons atas kenaikan harga minyak akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa.

Baca juga: Strategi Hemat Energi: WFH Satu Hari dalam Seminggu Segera Berlaku

Freepik Ilustrasi bekerja. Pergerakan energi hari ini membawa pesan penting bagi beberapa zodiak, terutama terkait arah karier dan keputusan besar.

Hal itu sekaligus dilakukan dengan mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

"Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor," ucap dia kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional.

"Agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik," imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Kaji WFH 1 Hari Sepekan, Airlangga: Bisa Hemat Bensin Signifikan

Sementara itu, terdapat sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif.

"Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak," terang Shinta.

Dunia usaha memandang bahwa pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, saat ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan (Ketenagakerjaan), Selasa (17/3/2026).

Oleh karena itu, jika wacana kebijakan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, dunia usaha memandang penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan para pelaku usaha.

Baca juga: Remote Work Bangkit Lagi karena Krisis Energi, RI Ikut Kaji Skema WFH

"Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," tutur Shinta.

Shinta bilang, pada prinsipnya, dunia usaha memahami dinamika pasar energi global saat ini memang dapat berdampak pada peningkatan biaya energi dan logistik dalam negeri.

"Sehingga berbagai kebijakan maupun langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah tentu perlu menjadi perhatian bersama," kata dia.

Ia menambahkan, dunia usaha juga mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca juga: Bahlil Sebut Pemerintah Kaji Opsi WFH Buat Tekan Konsumsi BBM

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga dalam keterangan pers.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Baca juga: Ada Demo, Mendagri Sebut Kebijakan WFH ASN Bisa Situasional

Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026.

Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ucap Airlangga.