Konflik Iran-AS-Israel Picu Dorongan Percepat Elektrifikasi RI

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel tak hanya memicu kekhawatiran global, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat langkah besar di sektor energi, khususnya elektrifikasi.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, situasi konflik tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperluas kebijakan energi berbasis listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

“Perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Menurut Defiyan, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Pengamat Sebut Kompor dan Kendaraan Listrik jadi Strategi Hadapi Ketidakpastian Energi

Selain risiko pasokan, konflik juga berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya menekan anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Subjudul: Beban Subsidi Energi Terus Membengkak

Data menunjukkan alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi energi tercatat Rp 131,5 triliun, naik dari Rp 95,7 triliun pada 2020.

Pada 2022, realisasi subsidi energi meningkat menjadi Rp 157,6 triliun, lalu kembali naik menjadi Rp 159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar digunakan untuk subsidi BBM dan LPG impor.

Pada 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp 203,4 triliun, dengan Rp 114 triliun di antaranya untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.

Baca juga: Saat Harga Energi Naik, Kompor Listrik Jadi Pilihan Lebih Hemat

Sementara itu, pada 2025 pemerintah meningkatkan alokasi subsidi energi dan kompensasi dalam APBN menjadi Rp 394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibanding 2024. Alokasi subsidi BBM dan LPG juga meningkat Rp 900 miliar menjadi Rp 204,3 triliun.

“Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 210,06 triliun, termasuk Rp 105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG,” imbuh dia.

Subjudul: Dorongan Alih Subsidi ke Elektrifikasi

Defiyan menilai besarnya alokasi subsidi energi berbasis fosil tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Ia mendorong pemerintah mulai menggeser sebagian subsidi BBM dan LPG impor ke program elektrifikasi, seperti kompor listrik dan kendaraan listrik, guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca juga: Ditunjuk Prabowo Jadi Ketua Satgas Percepat Transisi Energi, Bahlil Percepat Bangun PLTS dan Konversi 120 Juta Motor Listrik

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen mempercepat transisi energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 100 gigawatt.

Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Defiyan menuturkan, kebijakan elektrifikasi perlu didukung perubahan pola subsidi agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap konflik geopolitik.

Ia juga menyarankan perluasan insentif elektrifikasi bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar proses transisi berjalan lebih cepat.

“Selain itu, pemerintah perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” tutup dia.