10 Tahun Jokowi, Pengembangan Drone, dan Upaya Modernisasi Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun hampir selesai.

Selama 10 tahun memimpin, Jokowi ditantang mengurus banyak bidang persoalan negara. Tak hanya sosial ekonomi, tetapi juga teknologi dan pertahanan.

Sebab, sebagai Kepala Negara, Jokowi tentu dihadapkan pada tantangan global.

Salah satu upaya menjawab tantangan global, khususnya di bidang pertahanan, yakni melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Modernisasi tak cukup hanya untuk tank, pesawat tempur, ataupun kapal selam.

Sebab, yang menjadi tantangan global saat ini yakni risiko pecahnya perang generasi kelima.

Peperangan tersebut memang lebih banyak bertumpu pada aksi kekuatan non-kinetik atau tanpa mengandalkan senjata konvensional.

Ini sebagaimana disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo dalam sambutannya pada seminar memperingati HUT ke-76 TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: KSAU Sebut Karakteristik Perang Generasi Ke-5 Banyak Bertumpu Kekuatan Non-kinetik

Oleh karena itu, pengembangan pesawat nirawak atau drone juga dibutuhkan sebagai pelengkap pertahanan negara.

Presiden Jokowi pun melakukan langkah dalam modernisasi alutsista melalui pengembangan drone di industri pertahanan Indonesia. 

Drone, modernisasi alutsista ala Jokowi

Jokowi beberapa kali menekankan mengenai pentingnya pengembangan drone di Indonesia, sejak sebelum terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014.

Dalam debat capres 2014 putaran ketiga, Jokowi pernah menyatakan bahwa drone adalah salah satu upaya dirinya melakukan modernisasi alutsista Indonesia jika terpilih presiden.

Awalnya, menurut Jokowi, pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone itu untuk menjaga perairan Indonesia.

"Kekayaan laut kita ini sangat besar sekali. Dari data yang saya baca, ada 300 triliun karena illegal fishing itu menjadi hilang. Ke depan kita harus punya drone, pesawat tanpa awak, yang kita pasang di tiga kawasan. Ini kita lihat di mana kekayaan kita diambil oleh orang lain," kata Jokowi, Minggu (22/6/2014) diberitakan Kompas.com.

Baca juga: Pesawat Tanpa Awak, Modernisasi Alutsista ala Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, penggunaan drone juga dapat difungsikan sebagai alat pertahanan ekonomi maupun keamanan.

Sebab, kata dia, ada tiga tujuan dari pengoperasian drone, yakni sebagai fungsi pertahanan, untuk mengawasi praktik pencurian ikan, dan mengawasi pencurian kayu.

Upaya Jokowi melakukan modernisasi alutsista melalui pengembangan drone juga diamini oleh rekannya sesama politikus PDI-P kala itu, Budiman Sudjatmiko.

Budiman bahkan menyebutkan, setelah menjadi presiden terpilih, Jokowi mempertimbangkan pengadaan dan operasional drone di desa-desa seluruh Indonesia.

Penggunaan drone dinilai akan bermanfaat bagi warga desa. Menurut Budiman, jika ada ruang fiskal yang cukup, pengadaan pesawat tanpa awak itu langsung bisa direalisasikan.

"Harga drone itu cukup murah, Rp 25 juta per pesawat. Tidak harus satu desa satu drone. Bisa 10 desa pakai satu drone," ujar Budiman, seusai bertemu Jokowi, Selasa (9/9/2014).

Baca juga: Jokowi Pertimbangkan Drone Masuk Desa

20 hari kemudian, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya pengadaan drone Indonesia.

Teknologi pemantau itu, sebut dia, akan mendukung penegakan hukum.

"Drone itu terhubung ke satelit, dari satelit ke pusat komando. Kita bisa ketahui ada aksi pelanggaran apa di seluruh Indonesia ini," ujar Jokowi dalam diskusi publik bertajuk "Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9/2014).

"Dari pusat komando bisa langsung perintah. Mau dihajar lewat laut bisa, mau dihajar lewat udara, langsung. Atau dihajar lewat udara, mari mainkan. Pakai drone mau dihajar lewat mana saja gampang," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kalau ada Drone, Mau Hajar Lewat Mana Saja Gampang

Jokowi juga menyebutkan kerugian Indonesia setiap tahun mencapai Rp 300 triliun akibat praktik pencurian hasil laut.

Demi menghentikan aksi itu, Jokowi mencanangkan tiga zona drone di Indonesia, yakni zona barat, tengah dan timur.

Namun, Jokowi belum memastikan jumlah drone untuk masing-masing zonasi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan, akan mengeluarkan kas negara berapa saja untuk pengadaan drone itu.

Drone dan tantangan perang generasi kelima

Selama kepemimpinannya, Jokowi dihadapkan pada peperangan generasi kelima, yang ditandai dengan berkurangnya perang menggunakan senjata konvensional.

Sebagai contoh, pada 2022 di mana perang antara Rusia dan Ukraina bergejolak.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kala itu, Andi Widjajanto mengatakan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina secara militer masih tampak sebagai peralihan dari perang generasi dua ke generasi tiga.

Namun, lanjut Andi, belakangan sudah terlihat indikasi Rusia sudah mulai meningkatkan jenis serangannya di antaranya melalui rudal hipersonik dan drone dengan karakter bomber.