Respons Kepala Bappisus soal 17+8 Tuntutan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto merespons soal 17+8 atau 17 tuntutan rakyat.

Menurut Aris, perihal tuntutan ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah.

"Saya tidak tahu tentang itu, nanti kita bicarakan," ujar Aris di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Saat ditanya lebih jauh soal viralnya tuntutan ini, ia meminta awak media menunggu.

Baca juga: Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR Hari Ini

Aris meminta semua pihak menjaga kondusivitas di Tanah Air.

"Nanti kita lihat, intinya seperti itu," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Aris menyebut situasi di Tanah Air sudah berjalan aman.

"Ya, aman, semuanya aman. Kita harus kompak, dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat. Kemarin seluruh ormas-ormas keagamaan, semuanya terlibat menjadi satu. Kita jaga kekompakan ini, Indonesia akan maju," ucap dia.

Baca juga: Menko Yusril Pastikan Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons soal 17+8 dengan menyebut pemerintah akan melakukan komunikasi internal soal tuntutan-tuntutan tersebut.

"Mengenai masalah ada tuntutan-tuntutan, ya nanti kita akan tentu dari pemerintah, mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, mana yang menjadi tuntutan kepada DPR, tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir, semua akan dikomunikasikan internal pemerintah," jelas Tito usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Selasa (12/9/2025).

Tito menyebut tuntutan-tuntutan yang ada juga akan diusahakan diakomodir sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir, sesuai aturan-aturan yang ada, dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain, misalnya DPR," kata Tito.

Baca juga: Isi 17 Tuntutan Rakyat yang Harus Segera Dipenuhi Pemerintah, Deadline 5 September 2025

17+8 Tuntutan Rakyat

Adapun 17+8 ini merupakan salah satu isu dalam gelombang aspirasi publik yang menguat dalam beberapa waktu terakhir.

17+8 tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Sementara 8 agenda reformasi ditargetkan rampung pada 2026.

Sebanyak 17 poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

Baca juga: Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan

Berikut daftarnya:

Untuk Presiden Prabowo:

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR:

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Baca juga: Tujuan Penggagasan 17+8 Tuntutan Rakyat: Satukan Inti Desakan Publik

Untuk Ketua Umum Partai Politik:

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri:

9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

10. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI:

12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Baca juga: Apakah BEM UI Demo 17+8 Tuntutan Rakyat di Jakarta Hari Ini?

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi:

15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 tuntutan jangka panjang

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.