Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menindaklanjutinya.

Hal ini merespons munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir pasca aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah.

“Karena itu kita berharap bahwa jangan cuma dengar itu doang. Kerjakan itu apa yang diminta oleh orang tua dan anak muda ini seperti itu," kata eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Isi 17+8 Tuntutan Rakyat, Pemerintah-DPR Diberi Deadline, Apa Maksudnya?

GNB menilai gerakan tersebut sebagai ekspresi sehat dari anak muda yang menuntut perbaikan demokrasi dan tata kelola negara.

Menurut Laode, isi tuntutan rakyat tersebut selaras dengan pesan moral yang selama ini juga disuarakan para tokoh yang tergabung dalam GNB.

“Bahasanya agak berbeda. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang lebih senior. Tetapi saya terus terang juga kaget ketika menerima itu ada kata murka di dalam (pesan kebangsaan). Jarang sekali itu orang tua-tua ini bilang ada murka seperti ini. Jadi itu juga teramplifikasi di dalam tuntutan yang 17 + 8," ujar dia.

Baca juga: DPR Bakal Gelar Rapat Evaluasi untuk Respons Tuntutan 17+8

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga tergabung dalam GNB menegaskan, Presiden perlu memimpin langsung dalam menanggapi tuntutan masyarakat.

“Jadi aspirasi, masukan, saran bahkan kritik sekalipun itu, mohon pertama didengar. Yang kedua lalu kemudian dikaji, setelah didengar dikaji, setelah dikaji dipertimbangkan. Karena dari hasil pertimbangan itu ada yang bisa dilaksanakan, ada yang belum bisa dilaksanakan," tutur Lukman.

Ia menambahkan, penting bagi pemerintah memiliki juru bicara resmi untuk menjelaskan perkembangan respons terhadap aspirasi publik.

Baca juga: Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif

Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa negara tengah bekerja menuntaskan berbagai tuntutan tersebut.

Sementara itu, Alissa Wahid menyebutkan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan bukti semakin kuatnya konsolidasi publik melalui media sosial.

“17+8 ini sebetulnya, dan inisiatif ini sangat menggembirakan. Pertama karena dampaknya. Itu dari anak-anak muda. Dari teman-teman yang selama ini banyak bekerja di isu-isu perbincangan publik, terutama terkait dengan demokrasi," nilai putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Baca juga: Prabowo Tiba di Jakarta Usai Kunjungan Singkat ke China

Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek yang diberi tenggat hingga 5 September 2025, dan 8 agenda reformasi sistemik dengan target 2026.

Beberapa poin utama tuntutan adalah pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan demo 28-30 Agustus, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, reformasi DPR dan partai politik, penguatan KPK, hingga reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.