Formappi: Reformasi DPR Tak Cukup Hanya Memotong Tunjangan

“Karena itu harus ada penataan ulang fungsi dan tugas DPR serta berbagai alat kelengkapan dengan membatasi secara tegas kendali parpol atas kerja-kerja DPR sebagai representasi rakyat,” sambungnya.

Baca juga: DPR Penuhi 6 Poin dari 17+8 Tuntutan Rakyat, Pakar Politik: Eksekutif dan Lembaga Lain Ditunggu

Lucius menambahkan, reformasi DPR hanya akan berhasil jika parpol juga bersedia berbenah. Tanpa perubahan di tubuh partai, DPR akan tetap menjadi lembaga yang jauh dari rakyat.

“Penonaktifan beberapa anggota DPR adalah salah satu bukti parpol kita yang tak menyadari kesalahannya dan gemar melempar kesalahan pada kader saja. Seharusnya kesalahan kader harus diikuti dengan tanggung jawab parpol untuk mengakui kesalahan mereka merekrut kader, mengawasi kader di parlemen,” pungkasnya.

Janji transformasi DPR

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bakal memimpin langsung langkah transformasi DPR agar bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat semaksimal mungkin.

Politikus PDI-P itu memastikan bahwa DPR RI bakal berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan masyarakat luas. “Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” ujar Puan dalam siaran pers, Kamis (4/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan Puan sebagai respons atas tuntutan publik yang dikenal sebagai gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Baca juga: DPR Penuhi 6 Poin dari 17+8 Tuntutan Rakyat, Pakar Politik: Eksekutif dan Lembaga Lain Ditunggu

Menyusul hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan sejumlah langkah yang telah diambil untuk menindaklanjuti tuntutan itu.

Beberapa langkah yang diambil DPR antara lain penghentian tunjangan perumahan, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, pemangkasan fasilitas anggota DPR, serta penonaktifan anggota DPR yang menuai kontroversi.

“Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Dasco dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).

Dasco menambahkan, langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.