Antara Janji Politik dan Hutang Konstitusi

Skandal KCJB mungkin tidak termasuk kategori pidana. Namun, secara moral dan politik, pengingkaran janji publik yang membebani APBN merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan negara yang bersih, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Di titik inilah tanggung jawab konstitusional presiden diuji. Bukan soal keberhasilan pembangunan fisik, tetapi konsistensi moral dan integritas hukum yang menopang kekuasaan itu sendiri.

Kasus KCJB menegaskan prinsip checks and balances dan accountability dalam negara hukum. Kekuasaan yang tidak disertai tanggung jawab, menurut Lord Acton, cenderung korup dan membahayakan publik.

Dalam konteks KCJB, tanggung jawab presiden tidak terbatas pada aspek teknis proyek. Desain proyek cacat secara sistemik menempatkan publik pada risiko finansial dan moral.

Dari perspektif teori hukum kontemporer (Hans Kelsen, H.L.A. Hart), norma hukum positif — termasuk peraturan presiden — harus selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Mengubah janji yang sudah diformalisasi demi cost overrun atau pragmatisme ekonomi tidak boleh menghapus tanggung jawab moral dan konstitusional. Legalitas formal tidak boleh menggantikan legitimasi moral.

Pelajaran terdalam adalah bahwa kekuasaan tertinggi diuji bukan oleh seberapa besar ia membangun infrastruktur atau proyek, tetapi seberapa jujur ia menanggung konsekuensi keputusan yang berdampak pada publik.

Dalam negara hukum, setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian publik harus dipertanggungjawabkan secara politik, moral, dan hukum.

Tanpa prinsip ini, pembangunan berubah menjadi legitimasi untuk kesewenang-wenangan, dan hukum kehilangan maknanya sebagai pelindung masyarakat.

Skandal KCJB mengingatkan kita bahwa pembangunan ambisius harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, transparansi, dan integritas konstitusional.

Kekuasaan tanpa tanggung jawab bukan hanya menyia-nyiakan sumber daya negara, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik — modal utama bagi kelangsungan demokrasi dan negara hukum.