"Deep State" di Pemerintahan Prabowo

Selain itu, praktik politik juga cenderung mengedepankan personalisasi kekuasaan. Tokoh lebih dimuliakan dan memperona daripada pokok dan tata kelola. 

Akibatnya, terjadilah pelemahan akuntabilitas. Kritik kebijakan bukan dipersepsikan sebagai koreksi dalam kebijakan publik yang demokratis, melainkan serangan terhadap individu atau institusi. Kritik tidak ditanggapi dengan akal sehat, tapi dengan ancaman.

Ruang publik bukan dipenuhi percakapan yang mencerahkan, melainkan kepura-puraan, narasi manipulatif sekadar menyenangkan penguasa. Akuntabilitas yang melemah tentu saja sangat disukai “deep state”.

Baca juga: Ekonomi WFH 1 Hari

Peristiwa terbaru dialami aktivis KontraS Andrie Yunus. Ia disiram air keras yang membuat jiwa dan kesempurnaan fisiknya terancam. 

Kasus Andrie Yunus diduga melibatkan sejumlah anggota militer secara terorganisasi, sehingga bisa dikategorikan “deep state”. Tentu saja menampar muka sang presiden, sekaligus mengundang pertanyaan krusial perihal sikap presiden terhadap pembangkangan bawahannya.  

Peringatan dan tantangan

Pengakuan Menteri PU tentang “deep state” di kementeriannya adalah peringatan sekaligus tantangan buat Presiden Prabowo, bukan permakluman. 

Kita mesti membacanya secara skeptis-kritis. Pengakuan terhadap “deep state”, saya kira, dibuat bukan untuk memaklumkan kinerja pemerintah yang mungkin saja dinilai jauh dari harapan publik. Fenomena “deep state” bukan kambing-hitam, tapi peringatan dan tantangan nyata. 

Benarkah negara bayangan yang membajak kepentingan rakyat itu lebih berkuasa dari presiden yang diamanahi melindungi dan memenangkan kepentingan rakyat?

Presiden sendiri sering menyebut musuh-musuhnya, di antaranya oligarki politik, pejabat atau birokrat korup, pengusaha nakal atau rakus. Mereka potensial bersatu dan berjalan sendiri di luar kendali pemerintah resmi.

Demi kepentingannya, mereka sangat mungkin melakukan praktik pembangkangan tanpa bisa disentuh (untouchable).

Banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu, misalnya.

Bencana ekologis tersebut dengan jelas akibat ulah pejabat daerah dan birokrat korup yang berkolusi dengan pengusaha nakal. Mereka membentuk negara bayangan guna membangkang terhadap amanah presiden.

Ketika musuh-musuh yang disebut presiden itu bersatu, seorang presiden akan sulit melawannya tanpa dukungan rakyat.

Oleh karena itu, melawan “deep state” yang menurut Menteri PU nyata adanya, Presiden Prabowo harus mendapatkan dukungan rakyat secara nyata, bukan sekadar angka survei. 

Presiden harus membuktikan pemihakannya kepada rakyat; meyakinkan rakyat bahwa kebijakan, program dan implementasinya di lapangan benar-benar sebesar-besarnya untuk rakyat. Mekanisme akuntabilitas harus benar-benar dikuatkan. 

Presiden harus menempatkan nilai, aturan, dan tata kelola sebagai prioritas utama dalam praktik bernegara.

Pemerintahannya harus tunduk pada sistem yang transparan dan akuntabel, sembari memerhatikan kritik dan masukan yang konstruktif dari publik. 

Tanpa upaya serius meyakinkan rakyat, maka rakyat akan menganggap retorika kerakyatan Prabowo “omon-omon” belaka. Bahkan, bisa pula rakyat justru menuduh presiden sebagai elemen “deep state”.

Presiden dipandang turut membajak kepentingan rakyat yang seharusnya dilindungi dan dimenangkan.