Jepang Protes Pelarangan Sepeda Motor Bensin di Vietnam

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang dan sederet produsen besar dari negeri itu menyampaikan kekhawatiran kepada Vietnam terkait rencana pelarangan sepeda motor berbahan bakar bensin di Hanoi.

Kebijakan itu dinilai berpotensi memicu hilangnya lapangan kerja dan mengganggu pasar sepeda motor senilai 4,6 miliar dollar AS yang kini didominasi oleh Honda.

Kekhawatiran tersebut tertuang dalam dokumen yang dikutip dari Reuters pada Rabu (22/10/2025).

Baca juga: Etanol Bikin Pembakaran Sempurna tapi Boros BBM? Ini Penjelasannya

Kompas.com/Donny Helm cetok jadi tren di Vietnam

Diketahui pada Juli 2025, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan instruksi yang melarang sepeda motor bensin melintas di pusat ibu kota mulai pertengahan 2026.

Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan tingkat polusi udara yang tinggi.

Selanjutnya, pembatasan lebih luas akan berlaku mulai 2028, dan aturan serupa diperkirakan diterapkan di sejumlah wilayah lain.

Menanggapi rencana tersebut, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam.

Dalam surat itu, pihak kedutaan memperingatkan bahwa pelarangan mendadak dapat berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung, seperti jaringan diler dan pemasok suku cadang.

Kedutaan Jepang juga meminta agar pemerintah Vietnam menyiapkan peta jalan menuju elektrifikasi yang lebih terukur, termasuk masa persiapan dan penerapan aturan secara bertahap.

Pasar sepeda motor Vietnam sendiri menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan nilai mencapai sekitar 4,6 miliar dollar AS tahun ini, menurut lembaga riset Mordor Intelligence.

Tahun lalu, jumlah sepeda motor terdaftar di negara berpenduduk 100 juta jiwa itu mendekati 80 persen populasi, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

Produsen Minta Masa Transisi

Baca juga: Kapan Cek Fisik Kendaraan Digital Diterapkan?

Kompas.com/Donny Kunjungan ke pabrik VinFast di Vietnam

Selain pemerintah Jepang, asosiasi produsen sepeda motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda serta mencakup Yamaha dan Suzuki juga mengirimkan surat kepada pemerintah pada Juli 2025.

Dalam surat itu, mereka memperingatkan bahwa kebijakan larangan bisa menimbulkan gangguan produksi dan bahkan risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok.

Para produsen juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap ratusan ribu pekerja, hampir 2.000 diler, dan sekitar 200 pemasok komponen.

Baca juga: Begini Cara Bedakan BPKB Asli dan Palsu

Mereka pun meminta pemerintah menetapkan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun.

Waktu tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan lini produksi, sekaligus memperluas jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan kendaraan listrik.

Namun sejauh ini, pemerintah Vietnam belum menanggapi permintaan dari pihak Jepang maupun para produsen.