Gubernur Jateng Sebut Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng Turun pada 2025, DPRD Bakal Evaluasi LKPJ

Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun dari 4,78 persen pada 2024, menjadi 4,32 persen pada 2025.

“Outputnya (hasil kinerja 2025) adalah masyarakat lebih sejahtera dengan mereduksi angka kemiskinan, dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,37 persen di atas nasional, lalu angka pengangguran terbuka kita menurun menjadi 0,47 persen,” kata Luthfi usai rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di kantor DPRD Jateng, Selasa (31/3/2026).

Dia menilai capaian itu tidak lepas dari hasil kerja kolaborasi antar instansi dan pemerintah di 35 kabupaten/kota.

Dia optimistis angka kemiskinan dan TPT dapat ditekan pada kinerja 2026 ini.

“(Target penurunan 2026?) Kita akan bahas nanti, tapi prinsip itu adalah output yang harus kita laksanakan,” ujarnya.

Menurut Luthfi, parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa fokus pada satu bidang tertentu.

Diperlukan intervensi menyeluruh di sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

“Sehingga dengan kita keroyok kemiskinan bersama-sama, saya yakin itu bisa (terus turun),” imbuhnya.

Salah satunya, Pemprov Jateng mengupayakan intervensi melalui perbaikan 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025 yang digarap secara bertahap.

Di sektor Pendidikan Pemprov memiliki program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng.

Ketua DPRD Dalami LKPJ

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto akan mendalami isi LKPJ 2025 dan memberi catatan maupun rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan 2026.

“Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus (Panitia Khusus) yang sudah dibentuk. Ketuanya dari PKS,” ucap Sumanto.

Pemprov Jateng juga mencatat sejumlah capaian lain dalam LKPJ.

Di antaranya inflasi terkendali di angka 2,72 persen, indeks reformasi birokrasi sebesar 94,06 persen, serta indeks modal manusia sekitar 62 persen dari produktivitas normal.

Luthfi juga menambahkan Jawa Tengah juga mencatat realisasi sejumlah program strategis.

Program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Di sektor kesehatan, program cek kesehatan gratis melayani 14,13 juta masyarakat.

Lalu, program Sekolah Rakyat telah berdiri di 14 kabupaten/kota dengan total 17 unit yang memiliki 1.275 siswa.