Reaktivasi Jalur Kereta Purwokerto-Wonosobo Dinilai Bisa Tekan Angka Laka Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Theresia Tarigan mendorong agar pemerintah segera melakukan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Tengah, khususnya rute Purwokerto-Wonosobo.

Menurutnya, reaktivasi ini penting untuk mempermudah akses logistik dan penumpang.

Dengan begitu, penggunaan armada besar over dimension over load (ODOL) yang kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

Baca juga: Kecelakaan Akibat Truk ODOL di Jateng Tinggi, Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Tegas

Temuan truk ODOL di Jawa Tengah mencapai 9.453 sepanjang 2023 sebagaimana dicatat oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah (BPTD) Kementerian Perhubungan di 7 satuan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

"Itu komitmen dari pendanaan pusat karena kan itu lewat dirjen kereta api, berarti kan PSO, harus public services obligation harus digelontorkan untuk itu (rekativasi jalur kereta," ujar There melalui sambungan telepon, Selasa (17/9/2024).

Dia menilai, pemerintah daerah harus aktif mendorong kemudahan logistik di jalur kereta.

Terlebih mengingat selama ini sering terjadi laka maupun kerusakan jalan di jalur pantura Jateng akibat armada besar termasuk truk ODOL.

"Nah itu mungkin perlu lobby-lobby dari pemerintah, gubernur, bagaimana ke Dirjen kereta api itu kan potensi banget dari Purwodado dari Semarang. Lalu menghindari terlalu banyaknya kontainer di jalan sekitar Jateng," kata dia.

Tak hanya itu, dia berharap agar pemerintah daerah juga mendorong pengaturan kebijakan terkait biaya logistik yang ekonomis di jalur kereta api. Sehingga para pengusaha tertarik untuk menggunakan pengiriman logistik di jalur itu.

"Sebenernya kan kita sudah punya double track kereta api, cuma tarifnya kan lebih mahal dan mungkin bongkar muatnya tidak siap. Nah itu sebenarnya harus didesak juga sehingga menjadi direncanakan dan bisa terealisasi gitu," lanjut Theresia.

Keengganan pengusaha menggunakan layanan logistik di kereta api, kata dia, dipicu oleh biaya yang relatif lebih mahal ketimbang logistik melalui truk atau kontainer.

"Sayang sudah ada double track-nya, tapi kalau dari denger dari teman-teman pengusaha ongkosnya masih belum kompetitif mbak untuk pengirim barang lewat kereta api," imbuh dia.

Lebih lanjut, dia berharap dengan adanya double track di Jateng, ke depannya angkutan barang juga dapat memanfaatkan fasilitas itu daripada jalan raya.

"Jadi, enggak melulu jalan rusak-rusak terus kan karena dia juga gak terawasi lagi ODOL-nya. Jadi PR nya banyak. Tapi memang harus berlari menjadi target bersama," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno mengatakan jalur yang didorong untuk reaktivasi itu jalur kereta api Semarang-Pati-Rembang dan jalur Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur).

"Reaktivasi jalur kereta api merupakan kewenangan pusat. Kemarin sudah ada kajian, mudah-mudahan jalur kereta api kawasan Kedungsepur segera dapat diaktifkan kembali," harap Sumarno saat membuka acara 'Central Java Transport Solution Expo 2024' di Gedung Wahana Graha Dinas Perhubungan Jateng, Rabu, (11/9/2024).

Baca juga: Pemprov Jateng Dorong Reaktivasi Jalur Kereta Api Kedungsepur

Selain itu, Anggota DPD RI Jawa Tengah Abdul Kholik juga mendorong agar reaktivasi kereta api rute Purwokerto-Wonosobo sepanjang 92 kilometer menjadi prioritas pembangunan.

Dengan percepatan pembangunan reaktivasi jalur kereta ini senilai Rp 8,3 triliun itu, sebanyak 16 stasiun akan berfungsi kembali. Lalu 12.930 penumpang dapat diangkut setiap hari bila telah beroperasi pada 2044 mendatang.

"Ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses dan mendorong ekonomi daerah di kawasan selatan sampai ke tengah, yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan akses selain kereta api," ujar Kholik usai FGD Reaktivitasi Kereta Api Purwokerti-Wonosobo di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Keberadaan jalur kereta Purwokerto-Wonosobo dapat menjadi solusi permasalahan logistik dan memenuhi akses transportasi publik bagi masyarakat setempat.