Saat Negara Diminta Hadir soal Polemik Pagar Laut di Tangerang...

BREBES, KOMPAS.com - Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang membentang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten, terus menjadi polemik.

Keberadaan struktur tersebut dipertanyakan karena tidak ada izin dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pembangunannya.

Anggota Fraksi PAN DPR RI, Wahyudin Noor Aly, mengungkapkan bahwa fenomena pembangunan pagar laut tanpa izin ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan setempat.

Ia menilai keberadaan pagar laut tersebut merugikan masyarakat dan mengancam keberlanjutan ekonomi pesisir.

"Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, jangan biarkan hal ini terjadi," kata pria yang akrab disapa Goyud dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Selasa (21/1/2025).

Baca juga: 100 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran dan Kritik soal Perluasan Kebun Sawit...

Baca juga: Minta Pagar Laut Tangerang Tidak Dibongkar, Menteri KKP: Itu Barang Bukti

Dukungan penuh untuk Menteri Kelautan

SULTHONY HASANUDDIN Pagar laut terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akan mencabut pagar laut yang terbentang 30,16 kilometer di Laut Tangerang, Banten apabila tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) karena mengganggu pergerakan kapal nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa. Daftar Pemilik Sertifikat HGB di Kawasan Pagar Laut Tangerang Sepanjang 30 Km

Goyud memberikan dukungan penuh terhadap upaya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang sedang menyelidiki asal-usul pagar laut tersebut.

Menurutnya, langkah ini sangat penting, mengingat pagar laut ilegal dapat merusak ekosistem dan menimbulkan konflik sosial yang merugikan masyarakat.

"Pembangunan pagar laut tanpa izin berpotensi melanggar banyak aturan perundang-undangan. Kita tak boleh diam," kata dia.

Goyud juga menekankan pentingnya peran Menteri Kelautan sesuai dengan Undang-Undang sebagai pembantu presiden dalam menjalankan program-program terkait kelautan.

"Peran Menteri Kelautan adalah untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan nelayan. Menteri bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan, yang sejauh ini sering terabaikan," katanya.

Baca juga: Dinsos Jateng Alokasikan Rp 212,4 M untuk Penurunan Kemiskinan, Apa Programnya?

Sebagai seorang yang berasal dari pesisir pantura dan berasal dari keluarga nelayan tradisional di Kabupaten Brebes, Goyud menyampaikan bahwa upaya pemerintah ini sangat berarti bagi psikologi nelayan.

"Mereka hidup dalam keterbatasan yang hidupnya hanya berpikir untuk makan besok, tidak memikirkan yang lain-lain,” ungkapnya.

Di sisi lain, Goyud mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan yang telah mengambil kebijakan untuk mengutamakan nasib nelayan.

"Saya mengapresiasi bentuk perhatian nyata dari Presiden Prabowo Subianto, yang telah memerintahkan Panglima TNI untuk membongkar pagar laut yang selama ini menghalangi akses para nelayan," kata Goyud.