Menteri P2MI Dorong Pelajar di Pontianak Kerja di Jepang

PONTIANAK, KOMPAS.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebut Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Pontianak, Kalimantan Barat, berpotensi besar menjadi basis pengiriman tenaga kerja terampil ke Jepang.

Dalam kunjungan kerjanya ke Pontianak, Jumat (20/6/2025), Karding menilai kurikulum di SMTI Pontianak telah setara dengan standar pendidikan vokasi Jepang.

 “Anak-anak di sini punya potensi besar. Kurikulumnya sudah kompeten. Tinggal kita dorong ke arah peluang kerja global, terutama Jepang,” kata Karding kepada wartawan.

Baca juga: 230 PMI Dideportasi dari Malaysia, 7 Anak Ikut Dipulangkan Lewat Batam

Karding menjelaskan bahwa kementerian akan menyiapkan pelatihan bahasa Jepang serta melakukan survei minat sejak kelas awal, agar siswa lebih siap saat lulus.

“Mereka sudah kuat di teknologi mesin, itu sangat dibutuhkan di pasar kerja global,” ujarnya.

Ia menargetkan lulusan SMTI Pontianak bisa langsung disalurkan ke luar negeri, terutama Jepang, dengan bekal keterampilan dan kemampuan bahasa yang mumpuni.

Bonus Demografi dan Peluang Kerja Luar Negeri

Menurut Karding, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi bonus demografi. Setiap tahun, Indonesia menghadapi masuknya sekitar 4 juta angkatan kerja baru.

Namun, hingga Mei 2025, terdapat 1,7 juta job order dari luar negeri yang belum terisi. Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 297 ribu posisi.

“Sisanya, lebih dari 1,4 juta lowongan kerja masih kosong,” ungkapnya.

Baca juga: Dampingi Menteri P2MI, Gubernur Riau Serukan PMI Patuhi Prosedur Resmi

Ia menegaskan bahwa peluang kerja luar negeri kini mencakup lebih dari 700 jenis pekerjaan, tidak hanya sektor informal, melainkan juga perawat, teknisi, pekerja hospitality, operator, hingga pilot.

Pentingnya Jalur Resmi dan Perlindungan Migran

Karding mengingatkan pentingnya prosedur legal bagi para pekerja migran. Melalui jalur resmi, mereka akan memperoleh kontrak kerja dengan jaminan perlindungan hukum, jam kerja, tempat tinggal, hingga hak cuti.

“Kalau ilegal, risikonya tinggi—eksploitasi, kekerasan, bahkan tak digaji. Ini yang harus dicegah,” tegas Karding.

Peran Strategis Sekolah Vokasi

Ia menilai penyaluran tenaga kerja dari sekolah vokasi seperti SMTI Pontianak adalah langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dalam negeri.

Karding menutup dengan menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan kementerian dalam menyiapkan generasi muda menghadapi pasar kerja internasional.