Koperasi Merah Putih di Tuban Tutup Sehari Usai Diresmikan, Mitra: Support Kami Tak Disebut

TUBAN, KOMPAS.com - Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang baru sehari diresmikan Presiden Prabowo Subianto, kini sudah ditutup.

Penutupan tersebut dilakukan oleh manajemen Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat selaku mitra strategis yang mendampingi dan mengelola gerai KDMP Desa Pucangan.

Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni mengatakan, pihaknya terpaksa memutus kontrak kerja sama lantaran peran dan kontribusi besarnya terhadap KDMP Desa Pucangan tidak diakui saat peluncurannya.

Baca juga: Baru Sehari Diresmikan, Koperasi Desa Merah Putih di Tuban Tutup, Apa Masalahnya?

"Saat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto secara virtual kemarin, support kami tidak disebutkan, yang disebut malah BUMN, padahal tidak ada," kata Anas Al Khifni kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025).

Anas Al Khifni menyebutkan, sejak awal berdirinya unit usaha desa tersebut, pihaknya telah memberikan pendampingan hingga akhirnya menjadi KDMP percontohan di Jawa Timur saat peluncuran bersama 80.081 KDMP di seluruh Indonesia.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Terbentuk di Ngawi, Fokus Jual Sembako dan Obat Murah

Jalinan kerja sama tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan hingga saat hendak peluncuran KDMP serentak ada penambahan Gerai Apotek dan Permodalan Syari'ah atau Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Sebagai mitra, pihaknya selama ini telah memberikan banyak kontribusi dalam proses perencanaan, pendirian, pengurusan legalitas dan kegiatan operasional KDMP.

"Kami support mulai dari perencanaan, pendampingan manajemen, sumber daya manusia dan suplai barang untuk gerainya sampai memiliki omzet Rp 600 juta per bulannya," ungkapnya.

Pihaknya tidak ingin dalam kerja sama kemitraan bersama KDMP tersebut ada penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi atau kesempatan yang merugikan.

"Bukan persoalan kami tidak disebut saat peresmian itu, tetapi kami khawatir ada pihak yang menumpangi demi kepentingannya di hadapan Pak Presiden," ujarnya.