Ponpes di Sumenep Diperingatkan Usai Peristiwa Ambruknya Mushala Al Khoziny Sidoarjo

SUMENEP, KOMPAS.com – Wakil Bupati Sumenep, Jawa Timur, Imam Hasyim, menyatakan akan memberi peringatan kepada seluruh pondok pesantren dan lembaga pendidikan terkait kelayakan bangunan.

Upaya ini dilakukan setelah peristiwa runtuhnya mushala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, yang menelan korban jiwa beberapa waktu lalu.

"Tentu akan kami imbau, karena tragedi di Sidoarjo itu tentu tidak diinginkan oleh siapapun," kata Imam kepada Kompas.com di Sumenep, Kamis (9/10/2025).

Imam menambahkan, peringatan itu akan disampaikan kepada semua lembaga, baik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan, termasuk di wilayah kepulauan.

Baca juga: Peristiwa Robohnya Mushala Ponpes Al Khoziny, Kapolda Jatim Janji Transparan dan Tak Tebang Pilih

Tujuannya agar pembangunan sarana pendidikan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sesuai standar.

“Dalam pembangunan itu harus representatif, sesuai spek yang ada, dan melibatkan konsultan. Kalau sesuai konsep dan ada pendampingan konsultan, insyaallah tidak akan terjadi peristiwa seperti di Sidoarjo,” tambahnya lagi.

Politisi PKB ini juga mengimbau seluruh pengelola lembaga pendidikan agar mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG).

Menurutnya, izin tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan keselamatan bangunan yang digunakan santri dan siswa.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi lembaga pendidikan yang berdiri tanpa PBG dan tanpa pendampingan teknis yang benar,” harapnya.

Baca juga: Tragedi Ponpes Al Khoziny, Pakar ITS Siap Bantu Dampingi Proyek Bangunan Lembaga Pendidikan

Imam mengakui, banyak pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Sumenep yang berdiri dengan swadaya masyarakat. Karena itu, tak sedikit yang belum memenuhi syarat teknis bangunan yang aman dan sesuai ketentuan.

Maka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, kata Imam, juga berencana menggandeng dinas teknis seperti PUTR dan BPBD untuk melakukan pendampingan konstruksi di lembaga pendidikan.

Tujuannya agar pembangunan di tingkat bawah tetap memiliki standar keamanan meski dilakukan secara sederhana.

“Jangan menunggu terjadi korban baru kita bergerak. Pemerintah dan pengelola pesantren harus sama-sama memastikan keselamatan anak-anak yang belajar di sana,” pungkasnya.