Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki, Truk Sawit di Mukomuko Sering Hanyut Diterjang Banjir Bandang

BENGKULU, KOMPAS.com - Sejak 2011, jembatan gantung penghubung Desa Silandak dan Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, terputus akibat banjir bandang. Selama 14 tahun, warga terpaksa menyeberangi Sungai Bantal Kiri dengan mobil dan rakit.

“Jembatan sejak 2011 terputus. Waktu itu jembatan gantung dihantam banjir. Selama itu masyarakat nekat terobos sungai dengan mobil untuk angkut hasil bumi seperti sawit. Sementara pejalan kaki menggunakan sewa rakit,” kata Kepala Desa Sumber Mulya, Suparni, ditemui di lokasi, Kamis (9/10/2025).

Suparni menuturkan, sejak jembatan rusak sudah puluhan kendaraan, termasuk truk pengangkut sawit dan pasir, hanyut terbawa air bah. “Banyak mobil truk angkut sawit hanyut terbawa air bah saat sedang menyebrang. Kalau korban jiwa tidak ada,” ujarnya.

Baca juga: DAK Air Minum Mukomuko Rp 100 Miliar Dihapus, Masyarakat Kecewa

Pantauan di lapangan, lebar sungai sekitar 60 meter. Saat surut, air tidak terlalu dalam, namun ketika banjir datang arus menjadi deras dan meluap. “Kalau sedang banjir bah, air menjadi meluap menyapu seluruh badan sungai. Kalau truk hanyut maka warga ramai-ramai bantu evakuasi. Sudah sering terjadi,” jelas Suparni.

Untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki, warga mengandalkan rakit dengan tarif Rp 5.000 sekali seberang. Aktivitas ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari masyarakat desa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, mengatakan pihaknya telah membangun pondasi jembatan menggunakan APBD dan memperoleh hibah rangka jembatan dari kementerian. Namun pembangunan masih terkendala biaya pengangkutan rangka jembatan.

“Saat ini pondasi jembatan selesai dibangun menggunakan APBD. Lalu rangkanya melalui hibah masih terkendala biaya angkut rangka jembatan,” kata Apriansyah.

Ia menambahkan, pengajuan anggaran untuk pengangkutan sempat diajukan ke pemerintah pusat, namun tertunda karena refokusing dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).