Jangkar Kapal Rusak Terumbu Karang di Labuan Bajo, Bupati: Harus Ditentukan Area Berlabuh

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi merespons peristiwa jangkar kapal merusak terumbu karang di perairan Pulau Sebayur, Labuan Bajo, beberapa pekan lalu.

Ia mengatakan, Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya sudah turun ke lokasi untuk mengecek. Saat ini, pemerintah tengah berkoordinasi dengan pihak keamanan, termasuk kementerian yang punya otoritas terkait itu.

"Kita berharap dalam waktu dekat instansi yang mempunyai kewenangan merilis hasil pengecekan lapangan," ujar Edistasius saat meresmikan PLTS dan Pemulihan Terumbu Karang di Pulau Seraya Kecil, pada Sabtu (1/11/2025).

Baca juga: Gubenur NTT Soroti Jangkar Kapal Rusak Terumbu Karang di Labuan Bajo, Singgung Pariwisata Berkelanjutan

Ia mengungkapkan, peristiwa di Sebayur Kecil menjadi refleksi penting bagi semua pihak agar berkolaborasi, sehingga aktivitas kapal wisata di Labuan Bajo diatur lebih ketat.

"Peristiwa yang terjadi di Sebayur Kecil saya kira ini bagian dari refleksi. Saya kira juga, ya ini bagian bahwa sangat penting namanya kerja kolaborasi," ungkap dia.

Baca juga: Viral Jangkar Kapal Wisata Rusak Terumbu Karang di Labuan Bajo, Ini Respons Penyelam

Peristiwa itu, lanjut dia, harus menjadi pelajaran agar jumlah kapal wisata di Labuan Bajo dibatasi.

"Bicara terkait dengan penyebab ya konon disampaikan bahwa penyebabnya itu adalah kapal yang berlabuh yaitu pinisi. Kenapa saya bilang bahwa ini bagian dari refleksi, supaya ada pembatasan terkait dengan jumlah kapal," ujar dia.

Ia juga menyoroti perlunya kejelasan terkait spot wisata dan area berlabuh kapal wisata di Labuan Bajo.

"Spot yang dikunjungi juga itu mesti diperjelas supaya peristiwa-peristiwa terkait dengan merusak alam tidak di semua tempat. Kita juga harus menentukan di mana tempat kapal harus berlabuh," ujarnya.

Menurut dia, agar peristiwa serupa tidak terulang, maka perlu adanya koordinasi lintas lembaga.

"Termasuk menyiapkan apa yang harus disiapkan itu mesti duduk bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah," imbuh dia.