Temui Demonstran Indonesia Gelap, Mensesneg: Kami Perjuangkan Pendidikan Layak dan Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui mahasiswa demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sore.

Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara bersama perwakilan demonstran dan didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menanggapi poin-poin tuntutan mahasiswa termasuk di bidang pendidikan menggunakan pengeras suara. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi.

"Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," ujar Prasetyo.

"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan," tambah Prasetyo.

Baca juga: Soal Pendidikan Gratis di Papua, Pemerintah Diminta Dengar Masukan Para Murid

Ia pun bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi demonstrasi. Prasetyo menerima poin-poin dan akan mempelajari tuntutan para mahasiswa.

"Bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian dari juga dari selama ini yang kami perjuangkan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas menandatangani poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Prasetyo juga meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk berdiskusi terkait poin-poin tuntutan.

Adapun ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi Indonesia Gelap sejak Senin (17/2/2025). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan dari berbagai tema seperti kebijakan efisiensi, pajak, dwifungsi TNI, pendidikan, dan lainnya.

Berikut isi sembilan tuntutan mahasiswa demonstran Indonesia Gelap

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto