JAKARTA, KOMPAS.com- Kreator konten Jerome Polin mengkritisi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir soal tunjangan rumah untuk anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan.
Mendengar perhitungan Adies soal tunjangan rumah atau kos untuk anggota DPR, Jerome menarik napas panjang sebelum memberi penjelasan.
"Ini lah pentingnya kita belajar matematika," kata Jerome dikutip dari akun @jeromepolin, Kamis (21/8/2025).
Jerome langsung memberikan penjelasan dengan menuliskan cara menghitung biaya anggaran yang disebut untuk uang kos.
Baca juga: Jerome Polin Kritik Pernyataan Sri Mulyani soal Rendahnya Gaji Guru dan Dosen
"Tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, harga kos tadi dibilang Rp 3 juta per bulan," jelas Jerome.
"Sudah sama per bulan. Artinya, masuk duit Rp 50 juta, keluar Rp 3 juta untuk kos," imbuhnya.
Dari Rp 50 juta dikurangi Rp 3 juta, masih ada sisa Rp 47 juta setiap bulannya.
"Kenapa harus dikali 26 hari kerja?" ujar Jerome.
"Bulan sama hari enggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, 3 kali 26 hari jadi Rp 78 juta per bulan katanya, artinya Rp 3 juta per hari," kata Jerome.
Baca juga: Disebut Tak Seramah di Media Sosial, Jerome Polin: Saya Minta Maaf
Jerome menilai bahwa dari perhitungan Adies, yaitu Rp 3 juta per hari, orang sudah bisa membayar biaya sewa kamar hotel.
"Kalau Rp 3 juta per hari, namanya bukan kos, itu namanya hotel bintang lima pak," kata Jerome.
Jerome menyayangkan adanya anggaran tersebut untuk tunjangan rumah bagi anggota DPR, sementara di sisi lain, masih banyak tenaga pendidik ataupun tenaga kesehatan yang bingung memikirkan nasib mereka karena keterbatasan penghasilan.
"Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes, enggak tahu mau makan apa besok, enggak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok enggak tahu," ucap Jerome.
Baca juga: Jadi Sorotan, Ternyata Ini Judul Skripsi Jerome Polin
"GWS deh," lanjutnya menutup pernyataan diiringi helaan napas.
Sebelumnya, Adies Kadir mengatakan bahwa tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan adalah hal yang wajar.