Rangkum 17+8 Tuntutan Rakyat pada Pemerintah, Jerome Polin: Jangan Sampai Fokus Terpecah Belah
JAKARTA, KOMPAS.com- Tak mau tujuan awal dari demonstrasi yang dilakukan sia-sia dan melenceng dari tujuan awal, kreator konten Jerome Polin merangkum tuntutan dari masyarakat pada pemerintah.
Ada 17+8 tuntutan rakyat pada pemerintah yang dirangkum dari berbagai sumber.
Termasuk desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI hingga tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025.
"Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain," tulis Jerome dikutip dari @jeromepolin, Senin (1/9/2025).
"Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia," tulisnya.
Tuntutan itu terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dengan batas waktu tanggal 5 September 2025.
Kemudian ada delapan poin tuntutan jangka panjang dengan batas waktu satu tahun.
Dalam 17 tuntutan yang disampaikan, dibagi dalam beberapa kelompok. Berikut rangkumannya.
Baca juga: Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Jerome Polin: Ironis, Sedih Sekali
Kepada Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2 Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Dewan Perwakilan Rakyat
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Ketua Umum Partai Politik
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
