Belanda Beri Pinjaman Lunak Rp 5,7 Triliun, Ada untuk Giant Sea Wall

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Belanda memberikan pinjaman lunak sebesar 300 juta Euro atau senilai Rp 5,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur air di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste dan Asean Marc Gerritsen saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (10/04/2025).

"Investasi Internasional, melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia, telah menyiapkan paket pendanaan senilai 300 juta Euro dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk mendukung proyek-proyek strategis di sektor air, energi terbarukan dan pengelolaan sampah,” kata Dubes Gerritsen, dikutip dari keterangan resmi.

Baca juga: Dody Sebut China-Korsel Tertarik Investasi Giant Sea Wall

Pendanaan ini direncanakan untuk beberapa program prioritas, seperti Giant Sea Wall sebagai infrastruktur perlindungan pesisir pantai di Demak dan Cirebon, pembangunan instalasi pengolahan air gambut menjadi air minum di Riau dan Kalimantan Selatan, serta waste to energy di TPA Legok Nangka, Jawa Barat.

Gerritsen menyampaikan bahwa sejak 2008, Pemerintah Belanda telah terlibat dalam tahap awal perencanaan dan studi teknis proyek pengamanan pesisir utara Jawa melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi berkelanjutan melalui pendekatan integratif yang mencakup solusi berbasis alam, perlindungan sosial, dan koordinasi lintas kementerian.

Baca juga: Beton Giant Sea Wall Akan Dikombinasikan dengan Mangrove

Sementara Dody mengatakan bahwa Indonesia banyak belajar dari Belanda dalam mengelola sumber daya air.

Saat ini program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air, antara lain irigasi, air siap minum, pengendalian banjir, dan juga pengamanan pesisir.

“Giant Sea Wall merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, dan land subsidence. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan akan menjadi sebagai leading koordinator, dan ditugaskan oleh Presiden untuk membentuk suatu badan otorita terkait Giant Sea Wall,“ ujar Dody.