Setelah Meikarta, Rusun Subsidi Bakal Dibangun di Depok di Atas Lahan Komdigi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Depok, Jawa Barat, memanfaatkan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Rencana tersebut menyusul proyek pembangunan rusun subsidi yang sebelumnya dimulai di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara telah meninjau langsung lahan tersebut.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Lahan yang ditinjau memiliki luas sekitar 45,06 hektar. Area tersebut terdiri dari lahan milik Komdigi seluas 30,086 hektar dengan sekitar 24,707 hektar masih berupa lahan kosong.

Sementara 14,97 hektar lahan dimiliki Radio Republik Indonesia. Dari jumlah itu, 9,62 hektar lahan belum terbangun.

Baca juga: Pemerintah Ngebet Bangun Rusun Subsidi di Kota, Bagaimana Prospeknya?

Saat ini, sebagian lahan juga masih diokupasi oleh masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga menempati area tersebut.

Selain luas, kawasan ini dinilai memiliki aksesibilitas yang cukup baik. Lokasinya berjarak sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.

Di sekitarnya juga terdapat berbagai fasilitas penunjang seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, serta sekolah dari tingkat SD hingga SMA.

Kurangi Backlog Rumah di Depok

Menurut Ara, pembangunan rusun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan untuk memudahkan masyarakat memiliki hunian melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau.

“Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok. Dengan UMP Depok sekitar Rp 5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat, dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan,” ujar Ara, dikutip siaran pers, Sabtu (7/3/2026).

Dia menambahkan, pemerintah juga tengah mengupayakan dukungan tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air bagi penghuni rusun subsidi agar biaya hunian tetap terjangkau.

170.000 Orang Depok Belum Punya Rumah

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan kebutuhan hunian di Depok masih cukup tinggi. Saat ini, diperkirakan sekitar 170.000 warga di kota tersebut belum memiliki rumah.

Baca juga: Pilihan Rusun Subsidi di Jakarta Barat, Harga Rp 199 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun siap mendukung rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk dalam percepatan proses perizinan agar proyek dapat segera direalisasikan.

Lahan milik negara tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah menargetkan pembangunan rusun di kawasan itu dapat segera dimulai dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).