KOMPAS.com - Israel mengecam kesepakatan yang ditandatangani 14 faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, di Beijing, China, pada Minggu (21/7/2024) hingga Selasa (23/7/2024).
Kesepakatan tersebut ditandatangani faksi-faksi di Palestina dalam Deklarasi Beijing sebagai tanda bahwa mereka mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.
Deklarasi yang dibuat di Beijing juga berisi kesepakatan bahwa 14 faksi di Palestina membentuk pemerintah rekonsiliasi nasional sementara untuk memerintah Jalur Gaza yang saat ini tengah diduduki Israel.
Israel tidak mendukung upaya China yang memfasilitasi persatuan faksi-faksi di Palestina karena mereka menganggap Negeri Tirai Bambu memasukkan Hamas ke pemerintahan rekonsiliasi nasional.
“Kekuasaan Hamas akan dihancurkan,” ujar Menteri Luar Negeri Israel Katz dikutip dari Channel News Asia, Selasa (23/7/2024).
Baca juga: Virus Polio Ditemukan di Air Limbah Gaza, Ancam Ratusan Ribu Warga
Melalui akun X pribadinya, @Israel_katz, Katz menyebut Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan di Beijing untuk melakukan kontrol bersama atas Gaza setelah perang meletus dengan Israel.
Namun, langkah tersebut dinilai Katz sebagai upaya Presiden Palestina, Mahmoud Abbas yang berasal dari Fatah, merangkul Hamas yang disebut Israel sebagai pembunuh.
“Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh. Keamanan Israel akan tetap berada di tangan Israel,” tulis Katz.
Terpisah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berada di Washington, Amerika Serikat (AS) untuk berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres AS telah bersumpah untuk melanjutkan perang Gaza hingga Hamas dihancurkan.
Hamas yang keberadaannya terus disorot Israel merupakan rival Fatah. Hamas dan Fatah pernah terlibat peperangan pada 2007 ketika mereka berada di Gaza.
Fatah terus mendominasi otoritas Palestina yang memiliki kontrol administratif namun terbatas atas wilayah perkotaan di Tepi Barat yang diduduki Israel, sementara Hamas telah menguasai Gaza sejak 2005.
Baca juga: Reaksi Dunia soal Putusan ICJ Pendudukan Israel di Gaza Ilegal
Dilansir dari Antara, Selasa, kesepakatan yang ditandatangani faksi-faksi Palestina di Beijing turut disaksikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, perwakilan dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turkiye.
Selain membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional, faksi-faksi di Palestina juga bersepakat fokus pada rekonstruksi Gaza pascakonflik dan seruan untuk benar-benar mendirikan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi Perserikatan Banhgsa-Bangsa (PBB).
Mereka juga berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya berdasarkan resolusi PBB.
Integritas wilayah Palestina akan dipastikan, termasuk di Tepi Barat, Yerusalem, dan Gaza.