Pemerintah Bentuk Satgas Premanisme, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

KOMPAS.com - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk memberantas praktik premanisme yang meresahkan warga.

Belakangan, publik menyoroti keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak serupa preman dengan memungut iuran keamanan dari pelaku usaha. 

Baca juga: Ramai Terjadi di Bekasi, Adakah Aturan Pidana bagi Pungutan Liar oleh Preman?

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada media sosial X, banyak pengguna internet mengeluhkan kelakuan anggota ormas yang serupa preman. 

"Anggota preman berkedok ormas sedang bekerja malakin kendaraan-kendaraan yang lewat," tulis akun X @Mur****ne1 sambil membagikan video seseorang berseragam ormas melakukan pungli di jalanan pada Selasa (6/5/2025). 

Selain itu, ada pula yang menyoroti penyegelan pabrik di Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. 

"Di Bandung sudah mengancam, sekarang di Kalteng malah berani lagi, ampe menyegel. GRIB memang preman binaan siapa ya ampe minta hati dan minta jantung ke lingkungan sosial, meresahkan," ujar pemilik akun @sha****ark, Kamis (1/5/2025). 

Di tengah ramai-ramai pembahasan terkait aksi premanisme, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bermaksud membuat satgas khusus.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga, bertempat di Ruang Rapat Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (6/5/2025).

Rapat itu dihadiri oleh beberapa kementerian lain seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Intelejen Negara. 

Dalam kesempatan itu, pemerintah menyatakan tidak akan tinggal diam terkait maraknya tindak premanisme. 

"Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial," kata Menko Polkam, Budi Gunawan, dikutip dari rilis resmi, Selasa (6/5/2025). 

Kenapa Satgas Premanisme dibentuk?

Dilansir dari rilis resmi laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, keberadaan ormas-ormas ternyata telah mengganggu stabilitas iklim investasi. 

Karena adanya ormas bermasalah, investor dari luar negeri kehilangan kepercayaaannya terhadap usaha di Indonesia. 

Maka dari itu, mereka berusaha untuk bertindak tegas agar hambatan terhadap investasi ini tidak menjadi hambatan yang lebih serius. 

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," ujar Budi Gunawan.