KOMPAS.com - Ratusan ribu pekerja di India melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (9/7/2025) dalam upaya menentang reformasi ekonomi yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi.
Mereka menentang upaya Modi yang ingin memprivatisasi atau mengalihkan kepemilikan pengelolaan perusahaan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kepada pihak swasta.
Para pekerja juga menolak adanya undang-undang ketenagakerjaan baru yang dinilai dapat merugikan para pekerja.
Sebanyak 10 serikat pekerja India bergabung mengikuti aksi ini, bersama dengan sejumlah kelompok petani dan pekerja pedesaan.
Mereka menamakan aksi tersebut “Bharat Bandh” yang dalam bahasa Hindi berarti “Tutup India”.
Baca juga: Ramai Demo Menolak Aturan ODOL di Beberapa Daerah, Apa Itu?
Dikutip dari AP News, Rabu (9/7/2025), para pekerja menyatakan, kegiatan penambangan batu bara di sejumlah negara bagian terhenti, serta beberapa layanan kereta api lumpuh akibat blokade dari para demonstran.
Selain itu, layanan perbankan, asuransi, serta supermarket juga ikut terganggu karena adanya aksi tersebut.
Di Kolkata, India timur, peserta aksi melakukan pawai di stasiun kereta setempat. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah dan membakar boneka yang mewakili Modi.
Di Mumbai, pusat keuangan India, terlihat para pegawai bank meneriakkan protes terhadap rencana privatisasi bank milik negara.
Menurut kantor berita Press Trust of India, lalu lintas di beberapa wilayah negara bagian Odisha di timur India terhenti.
Sementara, di negara bagian Kerala (selatan India), toko-toko, kantor, dan sekolah tutup. Jalanan pun juga tampak sepi.
Di New Delhi, para pengunjuk rasa membawa poster yang menuntut penghapusan undang-undang ketenagakerjaan baru. Mereka meneriakkan slogan seperti, “Hentikan penjualan kereta api kami” dan “Jangan rampas hak serikat pekerja.”
Baca juga: Damkar India yang Sedang Libur Selamatkan Bocah 4 Tahun yang Menggantung di Jendela Lantai 3
Seorang aktivis mahasiswa, Aishe Gosh mengatakan, mereka bisa dipecat kapan saja karena aturan baru tersebut.
“Kita bisa dipecat kapan saja. Tenaga kerja tidak dihargai di negara dan masyarakat ini,” ujar Gosh.
Ghosh juga menambahkan, sebelumnya banyak buruh migran yang harus meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kerja, namun mereka kerap dipecat secara semena-mena.