SD Negeri Hanya Dapat 1 Murid, Orang Tua Lebih Pilih Sekolah Swasta?

KOMPAS.com – Fenomena tak biasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa sekolah dasar negeri tercatat hanya menerima satu murid baru pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (15/7/2025), SD Negeri 1 Wates di Kabupaten Kudus hanya memiliki satu siswa baru pada awal tahun ajaran ini.

Di sekolah tersebut, siswa bernama Shofi memulai kegiatan belajar pada Senin (14/7/2025). Untuk sementara waktu digabungkan dengan kelas 2 agar memiliki teman belajar.

Kondisi serupa juga terjadi di SD Negeri 27 Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Sekolah ini hanya menerima satu murid baru bernama Abrizam.

Abrizam yang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan didampingi wali kelas tersebut tercatat masuk melalui jalur afirmasi.

Tak hanya di dua sekolah tersebut, masih ada sejumlah sekolah dasar negeri lain yang juga hanya menerima satu siswa pada tahun ajaran baru ini.

Baca juga: Kisah Ayah di China Setia 12 Tahun Gendong Anaknya yang Disabilitas Berangkat-Pulang Sekolah

Fenomena tersebut memunculkan dugaan bahwa banyak orang tua kini lebih memilih menyekolahkan anak ke sekolah swasta.

Di Indonesia, sekolah swasta telah tersebar luas dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA dan seringkali dinilai memiliki keunggulan dari segi fasilitas, pendekatan belajar, hingga kualitas pengajaran.

Selain menawarkan fleksibilitas, sekolah swasta juga tidak menerapkan sistem zonasi, sehingga memberi keleluasaan bagi orang tua dalam memilih sekolah.

Lantas, apakah keberadaan sekolah swasta menjadi penyebab minimnya penerimaan murid di sejumlah sekolah negeri?

Baca juga: Banyak Sekolah Dasar Hanya Terima 1-2 Orang Murid, Bagaimana Kegiatan Belajar Ke Depannya?

Pengamat tegaskan pemda seharusnya lakukan survei

Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan, sulit menarik kesimpulan yang pasti mengenai penyebab rendahnya jumlah murid tanpa melihat data secara komprehensif. 

Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan kajian mendalam berbasis data kependudukan dan data sekolah yang tersedia.

“Penyebab pasti tentunya saya tidak bisa menarik kesimpulan, karena harus dipelajari datanya dulu,” ujar Ina ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu (16/7/2025).

Maka dari itu, ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan survei mengenai data kependudukan. Mulai dari prediksi usia sekolah dalam suatu wilayah, kapasitas sekolah dalam menampung murid, hingga isu korupsi.

Baca juga: Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025 STAN, IPDN, STIN, STIS, hingga STMKG

“Ini tugas pemda harusnya. Fenomena ini tidak mungkin mendadak. Data kependudukan kan sudah ada, harusnya bisa diprediksi anak usia sekolah di daerah tersebut ada berapa, kapasitas sekolah berapa, tahun lalu berapa siswa, tren menurun sejak kapan, isu korupsi di sekolah tersebut ada atau tidak, sehingga berpengaruh terhadap persepsi ortu,” jelasnya.