Sedih Lihat Kondisi Tanah Air, WNI di Malaysia Bandingkan Sikap Pejabat RI dengan Negeri Jiran

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Situasi politik dan gelombang aksi demonstrasi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ikut menjadi perhatian warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Salah satunya Uli Rini (47), seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah cukup lama tinggal di Malaysia.

Melalui percakapan dengan Kompas.com pada Senin (1/9/2025), Uli mengaku sedih melihat pemberitaan tentang unjuk rasa di Tanah Air yang belakangan berujung ricuh.

Baca juga: Aksi Warganet Malaysia dan Thailand Pesankan Makanan via Online untuk Warga Indonesia di Tengah Demo

Ia menyoroti sikap sebagian pejabat maupun aparat yang dinilainya kurang sensitif terhadap penderitaan masyarakat.

“Miris dengan cara pejabat yang seenaknya ngomong dan buat status guyon (di media sosial). Padahal masyarakat sekarang banyak yang susah cari kerja dan harga sembako mahal. Rakyat pasti merasa semakin ditindas,” ungkapnya PMI yang juga menjadi Ketua Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) Malaysia itu. 

Uli juga menyinggung peristiwa ketika aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa hingga insiden polisi melindas pengemudi ojek online. Menurutnya, hal itu hanya memperlebar jarak antara rakyat dengan aparat maupun pemerintah.

“DPR sebagai wakil rakyat tapi enggak merakyat. Di dewan bisa joget-joget di kantor, bahkan pernah ada pemimpin daerah yang mendapati anggota dewan di tempatnya sedang main catur. Fasilitas selangit, gaji per hari bisa sampai jutaan. Sementara rakyat kecil mau beli beras saja susah,” katanya.

Baca juga: 10 Negara dengan Ekonomi Islam Terkuat di Dunia 2025, Indonesia di Bawah Malaysia

Harapan: ruang dialog dan tegaknya hukum

Uli berharap pemerintah dan DPR benar-benar membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk mahasiswa yang turun ke jalan. Ia menilai aksi unjuk rasa bisa dihindari jika aspirasi rakyat disalurkan dengan baik.

“Kalau mahasiswa, buruh, dan masyarakat diberi ruang untuk diterima di kantor DPR, saya yakin enggak akan ada tindakan anarkis, penjarahan, atau pembakaran fasilitas umum,” ujarnya.

Menurut dia, ada empat hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, yakni:

• Membuka dialog dengan rakyat dan mahasiswa secara terbuka.
• Mendengarkan dan memahami kondisi nyata masyarakat.
• Menyalurkan bantuan dengan benar, bukan hanya janji.
• Menegakkan hukum secara adil tanpa jual beli kasus.

“Mereka kan digaji rakyat, jadi harusnya berjuang untuk rakyat. Jangan cuma janji, yang penting bukti,” tegasnya.

Baca juga: Ramai TikToker Malaysia Panggil Anak Wife Kecik, Psikolog Ungkap Bahayanya

Bandingkan dengan Malaysia

Sebagai perantau di Malaysia, Uli tak menampik ia kerap merasa heran ketika membandingkan kondisi politik maupun pemerintahan di kedua negara.

Menurutnya, di Negeri Jiran jarang terlihat pejabat yang bersikap tidak pantas di ruang publik.

“Sejauh saya tinggal di Malaysia lebih dari 10 tahun, enggak pernah dengar ada dewan yang joget di dalam kantor. Hanya di negeri kita yang ada. Seperti harga diri negara dipermainkan,” ucapnya.

Ia juga belum pernah mendapati ada kasus kekerasan ekstrem yang dilakukan aparat saat menghadapi pendemo di Malaysia.