Hindari Kerumunan, Bursa Tenaga Kerja di Cianjur Terapkan Hybrid System

CIANJUR, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan tidak akan memfasilitasi bursa tenaga kerja secara langsung karena dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan.

Sebagai gantinya, lowongan pekerjaan massal akan dibuka secara daring.

Calon pencari kerja cukup mengirimkan berkas lamaran melalui surat elektronik atau aplikasi yang disediakan oleh masing-masing perusahaan.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Cianjur, Hero Laksono, mengemukakan bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan disepakati pihak perusahaan.

Baca juga: Harapan di Ujung Scan Barcode: Cerita Warga Cianjur Raih Pekerjaan Lewat Aplikasi

"Lebih tepatnya sistem hybrid, ya. Tidak boleh membuka bursa tenaga kerja secara langsung. Namun, untuk proses lanjutan seperti sesi wawancara, itu dipersilakan tatap muka dengan pembatasan melalui pengaturan jadwalnya," ujar Hero kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025) petang.

Kebijakan ini, menurut Hero, supaya menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti aksi saling dorong, berdesak-desakan, hingga jatuh korban pingsan.

"Termasuk gangguan lalu lintas, jalanan menjadi macet seperti kejadian lowongan kerja di salah satu toko busana beberapa waktu lalu," kata dia.

Hero menyarankan masyarakat menggunakan aplikasi pencari kerja berbasis digital seperti SIAPKerja.id Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.

Melalui aplikasi tersebut, para pencari kerja di Cianjur dapat memperoleh banyak informasi lowongan kerja di seluruh wilayah di Indonesia.

Baca juga: Di Balik Polemik dan Kasus Keracunan, Program MBG Hadirkan Manfaat di Cianjur

"Sehingga tidak terfokus mencari pekerjaan di Cianjur saja karena memang kondisinya terbatas, mengingat Cianjur ini bukan daerah industri, ya," ucapnya.

Hero menambahkan, selain memudahkan masyarakat untuk mencari pekerjaan di sektor formal berdasarkan kompetensi lulusan, pencari kerja juga tidak lagi perlu mengurus kartu pencari kerja atau AK1, karena sudah ada sistem scan barcode yang disediakan Kemenaker.

"Namun, memang informasi mengenai aplikasi ini belum menyasar ke seluruh lapisan masyarakat sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan," ujar Hero.