Potensi Pelambatan Ekonomi Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran

PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik dan global.

Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dan tekanan fiskal, langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi kondisi utang jatuh tempo tahun ini yang mencapai Rp 800,33 triliun dan defisit anggaran pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Pada kondisi defisit anggaran, kebijakan lain yang dapat ditempuh ialah dengan menaikkan tarif pajak atau mencetak uang.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dengan Memangkas Kabinet?

Kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mendapatkan tantangan keras dari masyarakat. Akhirnya kebijakan PPN 12 persen hanya diterapkan untuk pembelian barang mewah.

Penundaan kebijakan PPN 12 persen untuk semua jenis barang diperkirakan menjadikan hilangnya kenaikan potensi pendapatan negara sebesar 20 persen.

Sedangkan kebijakan mencetak uang baru tentu harus dihindari. Menutup defisit ataupun membayar hutang melalui pencetakan uang hanya akan berdampak pada kenaikan inflasi yang tidak terkendali.

Oleh karenanya, opsi mencetak uang bukan opsi bijak yang akan diambil pemerintah.

Kebijakan efisiensi anggaran juga memiliki implikasi yang kompleks, baik secara positif maupun negatif, terhadap potensi pelambatan ekonomi.

Artikel ini akan membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran Prabowo terhadap berbagai aspek ekonomi, tantangan implementasinya, dan strategi untuk memaksimalkan manfaatnya.

Pelambatan ekonomi

Efisiensi anggaran, dalam pemerintahan Prabowo, bertujuan memastikan bahwa belanja negara digunakan secara optimal tanpa pemborosan.

Fokus utama kebijakan ini adalah pada pengurangan belanja yang tidak produktif, peningkatan transparansi, serta pengalokasian sumber daya untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kebijakan ini juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada utang, sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Baca juga: Menyoal Urgensi Pelantikan Deddy Corbuzier untuk Pertahanan Nasional

Langkah-langkah efisiensi anggaran mencakup berbagai inisiatif, seperti digitalisasi sistem keuangan, reformasi birokrasi, serta pemangkasan program-program yang dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.