OECD Prediksi Defisit APBN Indonesia Naik tapi Masih Sesuai Batas Aman

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan mengalami kenaikan pada tahun 2025. Namun, peningkatan tersebut diperkirakan masih berada dalam batas aman sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2025, lembaga internasional tersebut memperkirakan defisit APBN Indonesia akan naik dari 2,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024 menjadi 2,8 persen pada 2025. Kenaikan ini antara lain dipengaruhi oleh pengalokasian anggaran untuk sejumlah program baru yang bersifat sosial dan strategis.

Salah satu program yang disoroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun pada tahun ini. Program ini ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan ibu hamil sebagai investasi jangka panjang dalam kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Baca juga: OECD Kembali Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertujuan memperkuat posisi fiskal melalui mobilisasi dana untuk proyek infrastruktur dan industri. Meski pemanfaatan dana BPI Danantara baru akan optimal pada 2025, peluncurannya mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

OECD juga mencatat bahwa kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari–Februari 2025 turut memberi tekanan sementara terhadap fiskal. Namun, pemerintah dinilai telah menunjukkan langkah antisipatif melalui efisiensi belanja negara sekitar 1,3 persen dari PDB.

Dengan demikian, meskipun terdapat tekanan terhadap anggaran, defisit tahun ini diperkirakan tetap di bawah ambang batas 3 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca juga: Syarat Gabung OECD, Pemerintah Akan Perluas Lingkup Kerja KPK

OECD juga merekomendasikan percepatan penyaluran dana dari BPI Danantara untuk mengkatalisasi investasi swasta dan mempercepat pelaksanaan proyek strategis yang berdampak tinggi pada perekonomian.

Ke depan, permintaan domestik diprediksi akan meningkat secara bertahap selama paruh kedua 2025 hingga 2026, seiring dengan kondisi keuangan yang stabil dan inflasi yang terkendali.

Terkait program MBG, OECD menilai program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, diperlukan pengelolaan anggaran yang cermat dan penargetan yang tepat agar program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

“Penanganan kekurangan gizi melalui program makanan gratis akan memperkuat kesehatan masyarakat. Peningkatan penargetan kepada rumah tangga rentan akan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien,” tulis OECD dalam laporannya.

Secara keseluruhan, OECD menilai arah kebijakan fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang dapat menjaga keseimbangan antara belanja sosial dan stabilitas ekonomi.

Baca juga: Serahkan Initial Memorandum, Proses Indonesia Jadi Anggota Penuh OECD Semakin Dekat...