JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan penyebab kosongnya stok beras di sejumlah toko ritel modern.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah menjadwalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke ritel modern sejak 17 Juli hingga 31 Desember 2025. Hal ini diputuskan dalam rapat di Kemenko Bidang Pangan pada 17 Juli 2025.
Namun, tidak semua pengiriman SPHP sudah masuk ke ritel.
"Sejauh ini memang untuk ritel modern, berdasarkan laporan kemarin dari APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), baru 540 ton yang masuk. Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera disalurkan," kata Moga di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Baca juga: Melihat Pabrik Produsen Beras Oplosan Merek Sania hingga Fortune...
Saat ditanya alasan pengiriman belum tuntas, Moga tidak menjelaskan. Ia menyebut distribusi beras menjadi tanggung jawab Badan Urusan Logistik (Bulog).
Menurut dia, distribusi SPHP akan segera diselesaikan oleh Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), APRINDO, dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi).
Menanggapi kekhawatiran warga yang lebih memilih warung karena isu beras oplosan, Moga memastikan stok nasional tetap aman. Bahkan ia menyebut stok saat ini masih surplus.
"Ya, sejauh ini kan pemerintah surplus ya. Beras yang ada di Bulog, GKP (gabah kering panen), ya kalau kemarin catatannya ada sekitar 2,6 juta ton di Bulog, 1,3 juta ton di Perpadi. Dan pemerintah akan menjamin pasokan beras baik dari SPHP maupun dari beras yang dibeli dari barang petani," jelasnya.
Baca juga: Indef Dorong Bapanas Terapkan Kembali Skema Rafaksi Harga Beras Secara Terbatas
Sebelumnya, Kemendag menyebut perputaran beras di ritel modern melambat. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan perlambatan ini bukan karena kelangkaan, tetapi karena proses verifikasi yang lebih ketat.
Ia mengatakan peritel kini lebih hati-hati sebelum menerima dan memajang beras. Tujuannya untuk memastikan kualitas dan kemasan sesuai standar.
“Memang beras-beras yang dipajang di gerai-gerai anggota APRINDO itu agak lambat perputarannya,” kata Iqbal di Gedung Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).
Proses verifikasi oleh peritel mencakup label, berat kemasan, dan kesesuaian dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Langkah ini berdampak pada lambatnya perputaran stok, meskipun pasokan tersedia.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini