Tugas Berat Sri Mulyani di 2026: Dongkrak Pajak dan Jaga Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui pihaknya mempunyai pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan penerimaan pajak sambil mendukung iklim investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026.

“Memang dalam hal ini tugas kami berat di dua sisi yang sangat ekstrem. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Jumat (22/8/2025) seperti dikutip dari Antara.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen dari proyeksi capaian tahun ini Rp 2.076,9 triliun. Kemudian penerimaan kepabeanan dan cukai ditetapkan naik 7,7 persen menjadi Rp 334,3 triliun. Dengan begitu, total penerimaan perpajakan pada 2026 dipatok Rp 2.692 triliun, tumbuh 12,8 persen.

Baca juga: Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sri Mulyani menekankan bahwa instrumen perpajakan akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki rasio pajak.

“Instrumen perpajakan akan terus digunakan bukan hanya untuk menjaga penerimaan, tetapi juga untuk meningkatkan tax ratio,” jelasnya.

Rasio pajak tahun depan ditargetkan sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2025 sebesar 10,03 persen.

Di sisi lain, pemerintah akan memperkuat iklim investasi dengan melibatkan BPI Danantara serta sektor swasta. Target investasi 2026 dipatok tumbuh 5,2 persen. Pertumbuhan ini akan dikejar melalui program insentif, penguatan kawasan ekonomi, hingga kebijakan transformasi sektor riil.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Sri Mulyani menyebut capaian ini menjadi pijakan penting menuju sasaran ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 8 persen.

Dalam kerangka kebijakan makroekonomi, Kementerian Keuangan akan tetap bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Kami akan terus bekerja sama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan,” kata Sri Mulyani menutup.

Baca juga: Anggaran MBG 2026 Naik 5 Kali Lipat, Sri Mulyani: Tantangannya pada Eksekusinya...